News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
nar-sp-1

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG – Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Sulayman (YS) dalam pledoi (nota pembelaannya, red) menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) konyol dan menyesatkan karena pemaparan JPU dalam tuntutannya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya.

Penilaian itu disampaikan Tim Penasihat Hukum Yohanes Sulayman dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA, Nurmawan Wahyudi, SH, MH.  Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, SH, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, SH, MH dan Ari Prabowo, SH di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (19/11/20).

Dalam pledoi yang dibacakan secara bergantian sekitar 3,5 jam tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa YS menilai Tuntutan JPU konyol dan menyesatkan.  “Apa yang diuraikan JPU dalam tuntutannya konyol dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya,” ujar Chindra Adiano, SH, MH, CLA saat membacakan pledoi.

Tim Penasihat Hukum yang ditemui saat skors makan siang, mengakui adanya penilaian tersebut.  Menurut mereka, apa yang disampaikan JPU dalam tuntutannya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang berlangsung sekitar 5 bulan.

“Penilaian itu disebabkan oleh karena fakta yang dihadirkan dalam tuntutan yang disampaikan JPU melenceng dari fakta persidangan. Dari saksi yang sudah dihadirkan JPU yang PH hadirkan dan ahli, menurut kami itu berbeda antara fakta persidangan dengan fakta yang disampaikan dalam tuntutan. Itulah kenapa ada redaksi konyol dan sesat,” tandas Chindra.

Menurut Chindra, hukum harus ditegakkan sehingga tidak menyesatkan pencari keadilan. “Karena hukum harus ditegakkan agar kita jangan tersesat kan begitu. Kalau dalam proses hukum sudah ada penyesatan melalui dalil yang salah dan ternyata fakta yang diangkat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya itulah yang sesat,” tegasnya.

Hal senada juga dikemukakan anggota Tim Penasihan Hukum, Nurmawan Wahyudi, SH, MH. “Kita ambil satu contoh bahwa di fakta persidangan, terbukti secara nyata aset yang diberikan oleh CV MM Linen dalam pengajuan kredit, ada 2 tahap. Satu tahap pada saat pengajuan pertama yaitu pada Mei 2018, yang ke dua diajukan pada Desember 2018 pada saat penambahan fasilitas modal kerja yang diajukan oleh MM Linen,” bebernya.

Sementara itu , lanjutnya,  dalam surat tuntutan JPU, disebutkan bahwa Analis Kredit namanya Gratia Imanuel  Lapudo (yang menganalisa kredit CV MM Linen di Desember 2018, red) mengatakan  pada saat penambahan kredit itu dengan asset dan jaminan yang sama.  Seolah-olah tidak ada tambahan ini konyol  dan sesat ini. Jadi benar kata rekan kami ketika fakta yang diungkap di persidangan tidak yang benar, tidak sesuai fakta sebenarnya maka diperoleh peneyesatan yang kemudian gagal dalam penegakkan hukum,”  tegas Nurmawan.

Sementara itu, pengacara senior, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan dengan hukum. “Nah terkait dengan posisi kasus ini, hubungan hukumnya antara debitur dan kreditur  yang diikat dengan perjanjian kredit secara notarial (oleh notaris, red).  Nah apabila ada hubungan hukum yang diikat dengan notarial maka kalau ada masalah yang timbul dalam perjanjian itu, maka hukum yang ditegakkan adalah hukum yang ada dalam perjanjian itu sendiri atau hukum dalam perjanjian kredit itu sendiri berupa wanprestasi.  Bukan hukum yang lain. Itulah maksud menegakkan hukum dengan hukum itu sendiri.” paparnya.

Menurut Ndaomanu, seseorang tidak dapat dipidana karena tidak mampu memenuhi kewajiabannya dalam perjanjian hutang-piutang.  “Konsekuensi dari hubungan hukum yang diikat dengan perjanjian sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang Undang HAM, dikatakan kalau seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban karena didasarkan pada hubungan kontraktual atau hubungan hutang-piutang, maka ia tidak bisa dipidana,” tandasnya.

Saat ditanya wartawan, apakah dengan Tuntutan  JPU terhadap YS dapat dianggap Melanggar HAM? Ndaomanu mengatakan setiap orang dapat menyimpulkan sendiri. “Itulah  yang dikatakan mengakkan hukum dengan hukum, yaitu dengan memperhatikan hukum yang diatur dalam Undang- Undang HAM. Silahkan simpulkan sendiri,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, YS sebagai salah satu terdakwa dugaan korupsi kasus kredit macet Bank NTT dituntut 16 tahun penjara, denda Rp 1 Milyar subsider 6 bulan penjara, dan mengganti kerugian negara sekitar Rp 33 Milyar, subsider 10 tahun penjara. Bila dalam waktu 1 bulan, terdakwa tidak dapat mengganti kerugian tersebut maka seluruh hartanya akan disita untuk mengganti kerugian Bank NTT. Padahal dalam fakta persidangan, JPU tak mampu membuktikan adanya kerugian negara dan perbuatan terdakwa yang melawan hukum. (FNI/SAM TGD/TIM)

5 1 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

Edri Brow Media, Masuk Nominasi Indonesia Website Awards 2020

Kam, 4 Mar 2021 07:12:49pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Edri Brow Media - Desainer website Kupang, masuk nominasi Indonesia Website Awards 2020 pada kategori Webiste...

Kemendikbud Luncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK 

Rab, 3 Mar 2021 06:34:29pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan...

Pemprov NTT Memfasilitasi Lomba Putra-Putri Tari Tingkat Provinsi

Rab, 3 Mar 2021 06:01:49pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui  UPTD Taman Budaya dan Dewan Kerajinan Daerah...

Masyarakat Diminta Hapus Konten Apabila Mendapat Teguran dari Polisi Virtual

Rab, 3 Mar 2021 01:54:43am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto meminta masyarakat segera menghapus postingan di media sosial (medsos)...

Gubernur VBL Minta BPKP Serius Lakukan Pendampingan Untuk Penertiban Administrasi Pemerintahan Daerah

Sen, 1 Mar 2021 12:01:18pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.com, KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk...

PSPG LPPM UKI dan Pemprov NTT Lakukan Webinar Kopi  Sebagai Komoditas Unggulan : ‘NTT Bisa Defisit Jika Tidak Segera Diantisipasi’

Ming, 28 Feb 2021 07:42:56am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.com – Dalam upaya memajukan kehidupan perekonomian masyarakat NTT, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan...

Ibu Negara Canangkan Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Lingkungan Masyarakat di Serang

Jum, 26 Feb 2021 02:16:02am

BANTEN, NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM - Pencanangan peningkatan kualitas kesehatan ini didasari oleh masih rendahnya kesadaran penggunaan jamban sendiri...

Komisi II DPRD Ende, Pastikan Pekerjaan Ruas Jalan Pu’ukungu-Orekose Tidak Rusak

Kam, 25 Feb 2021 03:28:14am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende memastikan pekerjaan ruas Jalan Kabupaten Ende, ruas...

Presiden Joko Widodo Resmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur

Rab, 24 Feb 2021 02:51:35am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM,  MAUMERE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur,...

PRESIDEN JOKOWI KE NTT : TINJAU LUMBUNG PANGAN DAN RESMIKAN BENDUNGAN NAPUN GETE

Sel, 23 Feb 2021 01:39:37am

JAKARTA, NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM – Humas Kemensetneg memberitakan bahwa Presiden Joko Widodo pada Selasa pagi, 23 Februari 2021, bertolak menuju...

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas