News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
nar-sp-1

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG – Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Sulayman (YS) dalam pledoi (nota pembelaannya, red) menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) konyol dan menyesatkan karena pemaparan JPU dalam tuntutannya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya.

Penilaian itu disampaikan Tim Penasihat Hukum Yohanes Sulayman dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA, Nurmawan Wahyudi, SH, MH.  Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, SH, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, SH, MH dan Ari Prabowo, SH di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (19/11/20).

Dalam pledoi yang dibacakan secara bergantian sekitar 3,5 jam tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa YS menilai Tuntutan JPU konyol dan menyesatkan.  “Apa yang diuraikan JPU dalam tuntutannya konyol dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya,” ujar Chindra Adiano, SH, MH, CLA saat membacakan pledoi.

Tim Penasihat Hukum yang ditemui saat skors makan siang, mengakui adanya penilaian tersebut.  Menurut mereka, apa yang disampaikan JPU dalam tuntutannya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang berlangsung sekitar 5 bulan.

“Penilaian itu disebabkan oleh karena fakta yang dihadirkan dalam tuntutan yang disampaikan JPU melenceng dari fakta persidangan. Dari saksi yang sudah dihadirkan JPU yang PH hadirkan dan ahli, menurut kami itu berbeda antara fakta persidangan dengan fakta yang disampaikan dalam tuntutan. Itulah kenapa ada redaksi konyol dan sesat,” tandas Chindra.

Menurut Chindra, hukum harus ditegakkan sehingga tidak menyesatkan pencari keadilan. “Karena hukum harus ditegakkan agar kita jangan tersesat kan begitu. Kalau dalam proses hukum sudah ada penyesatan melalui dalil yang salah dan ternyata fakta yang diangkat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya itulah yang sesat,” tegasnya.

Hal senada juga dikemukakan anggota Tim Penasihan Hukum, Nurmawan Wahyudi, SH, MH. “Kita ambil satu contoh bahwa di fakta persidangan, terbukti secara nyata aset yang diberikan oleh CV MM Linen dalam pengajuan kredit, ada 2 tahap. Satu tahap pada saat pengajuan pertama yaitu pada Mei 2018, yang ke dua diajukan pada Desember 2018 pada saat penambahan fasilitas modal kerja yang diajukan oleh MM Linen,” bebernya.

Sementara itu , lanjutnya,  dalam surat tuntutan JPU, disebutkan bahwa Analis Kredit namanya Gratia Imanuel  Lapudo (yang menganalisa kredit CV MM Linen di Desember 2018, red) mengatakan  pada saat penambahan kredit itu dengan asset dan jaminan yang sama.  Seolah-olah tidak ada tambahan ini konyol  dan sesat ini. Jadi benar kata rekan kami ketika fakta yang diungkap di persidangan tidak yang benar, tidak sesuai fakta sebenarnya maka diperoleh peneyesatan yang kemudian gagal dalam penegakkan hukum,”  tegas Nurmawan.

Sementara itu, pengacara senior, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan dengan hukum. “Nah terkait dengan posisi kasus ini, hubungan hukumnya antara debitur dan kreditur  yang diikat dengan perjanjian kredit secara notarial (oleh notaris, red).  Nah apabila ada hubungan hukum yang diikat dengan notarial maka kalau ada masalah yang timbul dalam perjanjian itu, maka hukum yang ditegakkan adalah hukum yang ada dalam perjanjian itu sendiri atau hukum dalam perjanjian kredit itu sendiri berupa wanprestasi.  Bukan hukum yang lain. Itulah maksud menegakkan hukum dengan hukum itu sendiri.” paparnya.

Menurut Ndaomanu, seseorang tidak dapat dipidana karena tidak mampu memenuhi kewajiabannya dalam perjanjian hutang-piutang.  “Konsekuensi dari hubungan hukum yang diikat dengan perjanjian sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang Undang HAM, dikatakan kalau seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban karena didasarkan pada hubungan kontraktual atau hubungan hutang-piutang, maka ia tidak bisa dipidana,” tandasnya.

Saat ditanya wartawan, apakah dengan Tuntutan  JPU terhadap YS dapat dianggap Melanggar HAM? Ndaomanu mengatakan setiap orang dapat menyimpulkan sendiri. “Itulah  yang dikatakan mengakkan hukum dengan hukum, yaitu dengan memperhatikan hukum yang diatur dalam Undang- Undang HAM. Silahkan simpulkan sendiri,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, YS sebagai salah satu terdakwa dugaan korupsi kasus kredit macet Bank NTT dituntut 16 tahun penjara, denda Rp 1 Milyar subsider 6 bulan penjara, dan mengganti kerugian negara sekitar Rp 33 Milyar, subsider 10 tahun penjara. Bila dalam waktu 1 bulan, terdakwa tidak dapat mengganti kerugian tersebut maka seluruh hartanya akan disita untuk mengganti kerugian Bank NTT. Padahal dalam fakta persidangan, JPU tak mampu membuktikan adanya kerugian negara dan perbuatan terdakwa yang melawan hukum. (FNI/SAM TGD/TIM)

5 1 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

Gubernur VBL Kunjungi Kampus ATK Kupang

Rab, 16 Jun 2021 08:18:01am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kunjungan ke Kampus Akademi Teknik Kupang (ATK) pada selasa...

Program Kampus Merdeka Siapkan Mahasiswa yang Mampu Hadapi Tantangan Perubahan Global

Sel, 15 Jun 2021 06:50:28pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Perubahan global yang terjadi dengan sangat cepat dan tak terduga menimbulkan tantangan tersendiri bagi seluruh...

Polres Ende Lakukan Latihan Pra Operasi Berantas Premanisme dan Kenakalan Remaja

Sel, 15 Jun 2021 05:47:29pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, ENDE -  Melalui Bimtek Latihan Pra Operasi Kita Tingkatkan Profesionalisme Polri dalam Pemberantasan Aksi Premanisme,...

Penasehat Hukum JCNS Kecewa Dengan Putusan Majelis Hakim dan Siap Lapor Komisi Yudisial

Sel, 15 Jun 2021 07:47:06am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG -  Vonis (keputusan, red) Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi, Kabupaten Kupang yang menyidangkan kasus...

Empat Muda-Mudi NTT Raih Anugerah Putri-Putri Tari Indonesia 2021

Sel, 15 Jun 2021 06:37:58am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, MAUMERE - Empat (4) Putera-Puteri Tari Nusa Tenggara Timur berhasil meraih prestasi membanggakan dan mengharumkan nama...

Ketua Umum PWRI, Dr. Suryanto PD Mengutuk Keras Tindakan Premanisme Terhadap Wartawan

Sen, 14 Jun 2021 12:21:37am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Aksi terror kepada wartawan kembali terjadi. Rumah wartawan Harian Metro 24, Sofyan, dibakar oleh orang oleh...

Pemprov Kaltara Serahkan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Seroja di NTT

Jum, 11 Jun 2021 02:47:57pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara turut memberikan bantuan bagi para korban bencana alam seroja di NTT. Bantuan...

Transmigran Morowali Ditelantarkan, Anwar Hafid : Saya Sedih dan Kecewa

Jum, 11 Jun 2021 02:02:06pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, MOROWALI - Anggota Komisi II DPR RI  Fraksi Partai Demokrat, Drs H Anwar Hafid MSi merasa sangat berdosa dengan masyarakat...

Polri Ingatkan Aksi Premanisme Tak Ada Ruang di Indonesia : Kami Tindak Tegas

Jum, 11 Jun 2021 11:32:43am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, SURABAYA – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, Jumat (11/6/2021) pagi, menyampaikan bahwa saat ini Polri...

OJK Dukung Perkembangan Ekonomi Digital Melalui Transformasi di Sektor Jasa Keuangan

Kam, 10 Jun 2021 08:10:05pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Sektor keuangan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Untuk...

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas