News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
nar-sp-1

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG – Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Sulayman (YS) dalam pledoi (nota pembelaannya, red) menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) konyol dan menyesatkan karena pemaparan JPU dalam tuntutannya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya.

Penilaian itu disampaikan Tim Penasihat Hukum Yohanes Sulayman dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA, Nurmawan Wahyudi, SH, MH.  Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, SH, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, SH, MH dan Ari Prabowo, SH di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (19/11/20).

Dalam pledoi yang dibacakan secara bergantian sekitar 3,5 jam tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa YS menilai Tuntutan JPU konyol dan menyesatkan.  “Apa yang diuraikan JPU dalam tuntutannya konyol dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya,” ujar Chindra Adiano, SH, MH, CLA saat membacakan pledoi.

Tim Penasihat Hukum yang ditemui saat skors makan siang, mengakui adanya penilaian tersebut.  Menurut mereka, apa yang disampaikan JPU dalam tuntutannya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang berlangsung sekitar 5 bulan.

“Penilaian itu disebabkan oleh karena fakta yang dihadirkan dalam tuntutan yang disampaikan JPU melenceng dari fakta persidangan. Dari saksi yang sudah dihadirkan JPU yang PH hadirkan dan ahli, menurut kami itu berbeda antara fakta persidangan dengan fakta yang disampaikan dalam tuntutan. Itulah kenapa ada redaksi konyol dan sesat,” tandas Chindra.

Menurut Chindra, hukum harus ditegakkan sehingga tidak menyesatkan pencari keadilan. “Karena hukum harus ditegakkan agar kita jangan tersesat kan begitu. Kalau dalam proses hukum sudah ada penyesatan melalui dalil yang salah dan ternyata fakta yang diangkat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya itulah yang sesat,” tegasnya.

Hal senada juga dikemukakan anggota Tim Penasihan Hukum, Nurmawan Wahyudi, SH, MH. “Kita ambil satu contoh bahwa di fakta persidangan, terbukti secara nyata aset yang diberikan oleh CV MM Linen dalam pengajuan kredit, ada 2 tahap. Satu tahap pada saat pengajuan pertama yaitu pada Mei 2018, yang ke dua diajukan pada Desember 2018 pada saat penambahan fasilitas modal kerja yang diajukan oleh MM Linen,” bebernya.

Sementara itu , lanjutnya,  dalam surat tuntutan JPU, disebutkan bahwa Analis Kredit namanya Gratia Imanuel  Lapudo (yang menganalisa kredit CV MM Linen di Desember 2018, red) mengatakan  pada saat penambahan kredit itu dengan asset dan jaminan yang sama.  Seolah-olah tidak ada tambahan ini konyol  dan sesat ini. Jadi benar kata rekan kami ketika fakta yang diungkap di persidangan tidak yang benar, tidak sesuai fakta sebenarnya maka diperoleh peneyesatan yang kemudian gagal dalam penegakkan hukum,”  tegas Nurmawan.

Sementara itu, pengacara senior, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan dengan hukum. “Nah terkait dengan posisi kasus ini, hubungan hukumnya antara debitur dan kreditur  yang diikat dengan perjanjian kredit secara notarial (oleh notaris, red).  Nah apabila ada hubungan hukum yang diikat dengan notarial maka kalau ada masalah yang timbul dalam perjanjian itu, maka hukum yang ditegakkan adalah hukum yang ada dalam perjanjian itu sendiri atau hukum dalam perjanjian kredit itu sendiri berupa wanprestasi.  Bukan hukum yang lain. Itulah maksud menegakkan hukum dengan hukum itu sendiri.” paparnya.

Menurut Ndaomanu, seseorang tidak dapat dipidana karena tidak mampu memenuhi kewajiabannya dalam perjanjian hutang-piutang.  “Konsekuensi dari hubungan hukum yang diikat dengan perjanjian sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang Undang HAM, dikatakan kalau seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban karena didasarkan pada hubungan kontraktual atau hubungan hutang-piutang, maka ia tidak bisa dipidana,” tandasnya.

Saat ditanya wartawan, apakah dengan Tuntutan  JPU terhadap YS dapat dianggap Melanggar HAM? Ndaomanu mengatakan setiap orang dapat menyimpulkan sendiri. “Itulah  yang dikatakan mengakkan hukum dengan hukum, yaitu dengan memperhatikan hukum yang diatur dalam Undang- Undang HAM. Silahkan simpulkan sendiri,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, YS sebagai salah satu terdakwa dugaan korupsi kasus kredit macet Bank NTT dituntut 16 tahun penjara, denda Rp 1 Milyar subsider 6 bulan penjara, dan mengganti kerugian negara sekitar Rp 33 Milyar, subsider 10 tahun penjara. Bila dalam waktu 1 bulan, terdakwa tidak dapat mengganti kerugian tersebut maka seluruh hartanya akan disita untuk mengganti kerugian Bank NTT. Padahal dalam fakta persidangan, JPU tak mampu membuktikan adanya kerugian negara dan perbuatan terdakwa yang melawan hukum. (FNI/SAM TGD/TIM)

5 1 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

DEKRANASDA NTT LAUNCHING “HAYDRINK” LIBATKAN MAHASISWA FARMASI

Jum, 24 Sep 2021 08:16:15am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Dewan Kerajinan Nasional Daerah ( Dekranasda) Provinsi NTT berkolanborasi  dengan Dapur Kelor Indonesia...

GUBENRNUR NTT : PARA ARSITEK ADALAH MANUSIA IMAJINATIF

Kam, 23 Sep 2021 11:43:45am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) beraudiens dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)  NTT di ruang...

Kemendagri Revisi Peraturan Tentang Pengelolaan Aset Desa

Kam, 23 Sep 2021 05:49:19am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, BOGOR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian dan  Lembaga terkait menyelenggarakan  “Workshop...

MENGGUGAT HARAPAN KAUM PAPA DI MUSIM PANDEMI

Jum, 17 Sep 2021 09:57:32am

Wajah-wajah diam  berbalut masker berdiri di pintu rumah tak beratap sambil memandang kosong jauh mengambang. Tatapan mata mereka tampak layu tak...

Anggota DPRD Kota Kupang Tanggapi Serius Jalan Rusak di Oebufu

Jum, 17 Sep 2021 03:26:11am

KOTA KUPANG, NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Adrianus Tali,  meminta kepada Pemerintah Kota...

Jalan Ambruk, Warga Minta Pemkot Kupang Sikapi Serius

Rab, 15 Sep 2021 03:49:28am

KOTA KUPANG. NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM  – Jalan Taebenu yang berlokasi di RT 04, RW 01, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, longsor...

Percepatan Vaksinasi Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Sel, 14 Sep 2021 01:31:15am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, percepatan vaksinasi bagi masyarakat...

Wagub NTT Kukuhkan Satgas SPIP Terintegrasi

Sab, 11 Sep 2021 12:10:51am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, Kupang - Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Adreanus Nae Soi, MM, mengukuhkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah...

Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Wajo

Kam, 9 Sep 2021 10:31:02am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi...

SSV Salurkan Bantuan Sosial Bagi 27 Siswa di Oe Ekam TTS

Rab, 8 Sep 2021 07:53:47am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Serikat Sosial Vinsensius (SSV) Dewan Wilayah Wilayah (DEWIL) Timor dan Alor, salurkan Bantuan Sembako  dan...

MASTER IKLAN PEMPTOV NTT 17 AGUSTUS

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake
Iklan Ucapan Natal Dinas PUPR Prov NTT 2020

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas