23 November 2020
News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
19 Agu 2020

TINDAKAN PERUSAKAN RUMAH WARGA BESIPAE, MELANGGAR HUKUM

Admin - Dilihat 20 kali
BESIPAE LANGGAR HUKUM-DELEGASI

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

 KUPANG – Tindakan represif pembongkaran/perusakan rumah warga Besipae, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan  adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Pasal 170 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Demikian rilis Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang Selaku Tim Hukum Warga Besipae, dalam pernyataan pers yang diterima media ini, Rabu (19/8/2020) pagi.

“Rumah yang dibongkar dan dirusak adalah rumah milik Warga Besipae, yang dibangun dengan biaya sendiri dan dijadikan rumah tinggal bagi keluarga dan anak istri. Warga Besipae sudah berulang kali mengajukan protes dan menolak rumah mereka dilakukan pembongkaran secara sepihak tapi aparat tetap memaksa untuk membongkar rumah warga tersebut,” tulis Tim Hukum.

Dijelaskan bahwa pembongkaran rumah warga Besipae dipimpin oleh Kasat Pol PP Propinsi Nusa Tenggara Timur Cornelis, dijaga aparat keamanan dari Kepolisian (Brimob).

Selain rumah Warga Besipae dibongkar rata dengan tanah, makanan dan alat-alat masak diangkut dan dibawa, para korban tidak mengetahui makanan dan alat-alat masak tersebut dibawa kemana.

“Warga Besipae yang rumahnya dibongkar menghadapi ancaman dan intimidasi, aparat turun dengan senjata lengkap, warga isak tangis melihat rumahnya dibongkar tapi tidak dihiraukan,”

Setelah rumah Warga Besipae dibongkar, warga tinggal dibawah pohon dan membangun gubuk darurat untuk tempat tinggal sementara, tapi kemudian rumah gubuk tersebut juga dibongkar dan diratakan.

“Harusnya Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur menggugat di Pengadilan dengan gugatan pengosongan lahan, bukan membongkar rumah milik warga secara sepihak, ini perbuatan melanggar hukum. Rumah yang dibongkar bukan rumah milik Pemerintah, tapi rumah milik warga Besipae yang dibangun sendiri,” tegas Tim Hukum.

Diterangkan bahwa Warga Besipae tinggal di lokasi milik mereka yang diperoleh secara turun temurun didalam lokasi tanah adat Besipae. Perbuatan atau tindakan sepihak dengan membongkar rumah milik warga adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Olehnya harus diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tata cara pembongkaran rumah Warga Besipae secara sepihak dan pemaksaan kehendak adalah tata cara yang tidak memberikan edukasi hukum yang baik bagi masyarakat.

Masyarakat Timor Tengah Selatan selalu hadir dengan simbol yang sangat dihormati yakni; tanah, batu, hutan dan air.

Membongkar rumah warga dan menggusur mereka secara sepihak sama dengan merusak kain tenun kebesaran mereka sebagai simbol adat yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi pada hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 diistanah Negara,” imbuh Tim Hukum.

Untuk itu, lanjut Tim Hukum, laporan pidana yang dilakukan Warga Besipae pada hari ini (Rabu, 19/8/2020) di Polda NTT adalah bahagian dari edukasi hukum kepada warga masyarakat, artinya penegakkan hukum harus dilakukan dengan tata cara yang benar menurut hukum, tidak menegakkan hukum yang dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum.

“Kami menyampaikan agar Pemda Propinsi NTT menahan diri, tidak memaksakan kehendak, tidak lagi mengintimidasi warga, klaim kepemilikan lahan dilokasi Besiapae agar ditempuh melalui jalur hukum, tidak dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum. Hindari tata cara pemaksaan kehendak secara sepihak,” tegas Tim Hukum. (NEWSAR/TIM)

 NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG – Tindakan represif pembongkaran/perusakan rumah warga Besipae, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan  adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Pasal 170 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Demikian rilis Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang Selaku Tim Hukum Warga Besipae, dalam pernyataan pers yang diterima media ini, Rabu (19/8/2020) pagi.

“Rumah yang dibongkar dan dirusak adalah rumah milik Warga Besipae, yang dibangun dengan biaya sendiri dan dijadikan rumah tinggal bagi keluarga dan anak istri. Warga Besipae sudah berulang kali mengajukan protes dan menolak rumah mereka dilakukan pembongkaran secara sepihak tapi aparat tetap memaksa untuk membongkar rumah warga tersebut,” tulis Tim Hukum.

Dijelaskan bahwa pembongkaran rumah warga Besipae dipimpin oleh Kasat Pol PP Propinsi Nusa Tenggara Timur Cornelis, dijaga aparat keamanan dari Kepolisian (Brimob).

Selain rumah Warga Besipae dibongkar rata dengan tanah, makanan dan alat-alat masak diangkut dan dibawa, para korban tidak mengetahui makanan dan alat-alat masak tersebut dibawa kemana.

“Warga Besipae yang rumahnya dibongkar menghadapi ancaman dan intimidasi, aparat turun dengan senjata lengkap, warga isak tangis melihat rumahnya dibongkar tapi tidak dihiraukan,”

Setelah rumah Warga Besipae dibongkar, warga tinggal dibawah pohon dan membangun gubuk darurat untuk tempat tinggal sementara, tapi kemudian rumah gubuk tersebut juga dibongkar dan diratakan.

“Harusnya Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur menggugat di Pengadilan dengan gugatan pengosongan lahan, bukan membongkar rumah milik warga secara sepihak, ini perbuatan melanggar hukum. Rumah yang dibongkar bukan rumah milik Pemerintah, tapi rumah milik warga Besipae yang dibangun sendiri,” tegas Tim Hukum.

Diterangkan bahwa Warga Besipae tinggal di lokasi milik mereka yang diperoleh secara turun temurun didalam lokasi tanah adat Besipae. Perbuatan atau tindakan sepihak dengan membongkar rumah milik warga adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Olehnya harus diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tata cara pembongkaran rumah Warga Besipae secara sepihak dan pemaksaan kehendak adalah tata cara yang tidak memberikan edukasi hukum yang baik bagi masyarakat.

Masyarakat Timor Tengah Selatan selalu hadir dengan simbol yang sangat dihormati yakni; tanah, batu, hutan dan air.

Membongkar rumah warga dan menggusur mereka secara sepihak sama dengan merusak kain tenun kebesaran mereka sebagai simbol adat yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi pada hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 diistanah Negara,” imbuh Tim Hukum.

Untuk itu, lanjut Tim Hukum, laporan pidana yang dilakukan Warga Besipae pada hari ini (Rabu, 19/8/2020) di Polda NTT adalah bahagian dari edukasi hukum kepada warga masyarakat, artinya penegakkan hukum harus dilakukan dengan tata cara yang benar menurut hukum, tidak menegakkan hukum yang dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum.

“Kami menyampaikan agar Pemda Propinsi NTT menahan diri, tidak memaksakan kehendak, tidak lagi mengintimidasi warga, klaim kepemilikan lahan dilokasi Besiapae agar ditempuh melalui jalur hukum, tidak dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum. Hindari tata cara pemaksaan kehendak secara sepihak,” tegas Tim Hukum. (NEWSAR/TIM)

0 0 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

KADIS PUPR PROV NTT , MAKSI NENABU : JALAN RUSAK DI KM 22 JURUSAN KUPANG BAUN SEGERA DIPERBAIKI

Ming, 22 Nov 2020 11:38:35pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG – Ruas Jalan Provinsi Jurusan Kupang-Baun, tepatnya di Kilometer 22 desa Marena, dikeluhkan masyarakat setempat...

Tuntutan JPU Tidak Sesuai Fakta Sidang dan Dinilai Gagal Menegakan Keadilan

Kam, 19 Nov 2020 11:46:56pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Sulayman (YS) dalam pledoi (nota pembelaannya, red) menilai Tuntutan Jaksa...

Sidang Tipikor : Jaksa Tuntut Stefanus 18,5 Tahun Penjara Karena Perkenalkan Debitur ke Bank

Sel, 17 Nov 2020 04:09:53pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Karena menjual asetnya kepada 5 orang calon debitur Bank NTT dan memperkenalkannya kepada pihak Bank NTT, Jaksa...

PASIEN COVID-19 YANG SEMBUH KESULITAN HIDUP NORMAL

Sen, 16 Nov 2020 11:31:26pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM JAKARTA – Dilansir dari CNN Indonesia bahwa  studi terbaru menunjukkan pasien yang telah sembuh...

2 PENGENDARA MOTOR HADANG SEORANG IBU DENGAN PISAU DI SIMPANG JALAN INA BOI

Ming, 15 Nov 2020 12:36:03pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG – Warga Kota Kupang diminta berhati-hati jika melewati simpang jalan raya seputaran Gedung Ina Boi Kota Baru....

STATUS COLLECT 2, KREDIT CV MM LINEN BELUM MACET

Ming, 15 Nov 2020 11:02:48am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG -  Status kredit Direktur CV MM Linen, Yohanes Sulayman (YS) dengan nilai sekitar Rp 44 Milyar belum dapat...

JPU Tuntut 26,5 Tahun Penjara : PH YS katakan Sangat Fantastis Karena Tidak Ada Hal Yang Meringankan Terdakwa

Jum, 13 Nov 2020 04:41:06am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Perkara Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank NTT dengan terdakwa Yohanes Sulayman...

Sidang Lapangan Pemeriksaan Barang Bukti : Dugaan Korupsi Kredit Macer di Bank NTT

Sel, 10 Nov 2020 11:23:31pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT menyita 14 bidang tanah milik terdakwa Stefanus Sulayman (SS) dan 1 unit Ruko di...

KELUARGA KORBAN HARAP HAKIM JATUHKAN VONIS YANG SEADIL ADILNYA ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA NIKSON LENDE

Sen, 9 Nov 2020 09:57:35am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM SUMBA BARAT DAYA – Mengamati dan mencermati persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nikson Lende (korban...

Ahli Perbankan : Pihak Ketiga Tak Bisa Dipidana Karena Kredit Macet Debitur Bank

Sen, 9 Nov 2020 06:09:09am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Pihak ketiga/keluarga/pihak lain, baik rekan bisnis maupun pihak keluarga tidak dapat dimintai...

Video Terbaru

bannerrwr

Berita Terbaru

bannerrwr

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

Berita sosmed 2

Jum, 15 Nov 2019 02:18:45am

Berita medsos

Jum, 15 Nov 2019 02:16:13am
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas