News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
19 Agu 2020

TINDAKAN PERUSAKAN RUMAH WARGA BESIPAE, MELANGGAR HUKUM

Admin - Dilihat 54 kali
BESIPAE LANGGAR HUKUM-DELEGASI

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

 KUPANG – Tindakan represif pembongkaran/perusakan rumah warga Besipae, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan  adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Pasal 170 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Demikian rilis Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang Selaku Tim Hukum Warga Besipae, dalam pernyataan pers yang diterima media ini, Rabu (19/8/2020) pagi.

“Rumah yang dibongkar dan dirusak adalah rumah milik Warga Besipae, yang dibangun dengan biaya sendiri dan dijadikan rumah tinggal bagi keluarga dan anak istri. Warga Besipae sudah berulang kali mengajukan protes dan menolak rumah mereka dilakukan pembongkaran secara sepihak tapi aparat tetap memaksa untuk membongkar rumah warga tersebut,” tulis Tim Hukum.

Dijelaskan bahwa pembongkaran rumah warga Besipae dipimpin oleh Kasat Pol PP Propinsi Nusa Tenggara Timur Cornelis, dijaga aparat keamanan dari Kepolisian (Brimob).

Selain rumah Warga Besipae dibongkar rata dengan tanah, makanan dan alat-alat masak diangkut dan dibawa, para korban tidak mengetahui makanan dan alat-alat masak tersebut dibawa kemana.

“Warga Besipae yang rumahnya dibongkar menghadapi ancaman dan intimidasi, aparat turun dengan senjata lengkap, warga isak tangis melihat rumahnya dibongkar tapi tidak dihiraukan,”

Setelah rumah Warga Besipae dibongkar, warga tinggal dibawah pohon dan membangun gubuk darurat untuk tempat tinggal sementara, tapi kemudian rumah gubuk tersebut juga dibongkar dan diratakan.

“Harusnya Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur menggugat di Pengadilan dengan gugatan pengosongan lahan, bukan membongkar rumah milik warga secara sepihak, ini perbuatan melanggar hukum. Rumah yang dibongkar bukan rumah milik Pemerintah, tapi rumah milik warga Besipae yang dibangun sendiri,” tegas Tim Hukum.

Diterangkan bahwa Warga Besipae tinggal di lokasi milik mereka yang diperoleh secara turun temurun didalam lokasi tanah adat Besipae. Perbuatan atau tindakan sepihak dengan membongkar rumah milik warga adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Olehnya harus diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tata cara pembongkaran rumah Warga Besipae secara sepihak dan pemaksaan kehendak adalah tata cara yang tidak memberikan edukasi hukum yang baik bagi masyarakat.

Masyarakat Timor Tengah Selatan selalu hadir dengan simbol yang sangat dihormati yakni; tanah, batu, hutan dan air.

Membongkar rumah warga dan menggusur mereka secara sepihak sama dengan merusak kain tenun kebesaran mereka sebagai simbol adat yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi pada hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 diistanah Negara,” imbuh Tim Hukum.

Untuk itu, lanjut Tim Hukum, laporan pidana yang dilakukan Warga Besipae pada hari ini (Rabu, 19/8/2020) di Polda NTT adalah bahagian dari edukasi hukum kepada warga masyarakat, artinya penegakkan hukum harus dilakukan dengan tata cara yang benar menurut hukum, tidak menegakkan hukum yang dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum.

“Kami menyampaikan agar Pemda Propinsi NTT menahan diri, tidak memaksakan kehendak, tidak lagi mengintimidasi warga, klaim kepemilikan lahan dilokasi Besiapae agar ditempuh melalui jalur hukum, tidak dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum. Hindari tata cara pemaksaan kehendak secara sepihak,” tegas Tim Hukum. (NEWSAR/TIM)

 NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG – Tindakan represif pembongkaran/perusakan rumah warga Besipae, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan  adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Pasal 170 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Demikian rilis Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang Selaku Tim Hukum Warga Besipae, dalam pernyataan pers yang diterima media ini, Rabu (19/8/2020) pagi.

“Rumah yang dibongkar dan dirusak adalah rumah milik Warga Besipae, yang dibangun dengan biaya sendiri dan dijadikan rumah tinggal bagi keluarga dan anak istri. Warga Besipae sudah berulang kali mengajukan protes dan menolak rumah mereka dilakukan pembongkaran secara sepihak tapi aparat tetap memaksa untuk membongkar rumah warga tersebut,” tulis Tim Hukum.

Dijelaskan bahwa pembongkaran rumah warga Besipae dipimpin oleh Kasat Pol PP Propinsi Nusa Tenggara Timur Cornelis, dijaga aparat keamanan dari Kepolisian (Brimob).

Selain rumah Warga Besipae dibongkar rata dengan tanah, makanan dan alat-alat masak diangkut dan dibawa, para korban tidak mengetahui makanan dan alat-alat masak tersebut dibawa kemana.

“Warga Besipae yang rumahnya dibongkar menghadapi ancaman dan intimidasi, aparat turun dengan senjata lengkap, warga isak tangis melihat rumahnya dibongkar tapi tidak dihiraukan,”

Setelah rumah Warga Besipae dibongkar, warga tinggal dibawah pohon dan membangun gubuk darurat untuk tempat tinggal sementara, tapi kemudian rumah gubuk tersebut juga dibongkar dan diratakan.

“Harusnya Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur menggugat di Pengadilan dengan gugatan pengosongan lahan, bukan membongkar rumah milik warga secara sepihak, ini perbuatan melanggar hukum. Rumah yang dibongkar bukan rumah milik Pemerintah, tapi rumah milik warga Besipae yang dibangun sendiri,” tegas Tim Hukum.

Diterangkan bahwa Warga Besipae tinggal di lokasi milik mereka yang diperoleh secara turun temurun didalam lokasi tanah adat Besipae. Perbuatan atau tindakan sepihak dengan membongkar rumah milik warga adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Olehnya harus diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tata cara pembongkaran rumah Warga Besipae secara sepihak dan pemaksaan kehendak adalah tata cara yang tidak memberikan edukasi hukum yang baik bagi masyarakat.

Masyarakat Timor Tengah Selatan selalu hadir dengan simbol yang sangat dihormati yakni; tanah, batu, hutan dan air.

Membongkar rumah warga dan menggusur mereka secara sepihak sama dengan merusak kain tenun kebesaran mereka sebagai simbol adat yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi pada hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 diistanah Negara,” imbuh Tim Hukum.

Untuk itu, lanjut Tim Hukum, laporan pidana yang dilakukan Warga Besipae pada hari ini (Rabu, 19/8/2020) di Polda NTT adalah bahagian dari edukasi hukum kepada warga masyarakat, artinya penegakkan hukum harus dilakukan dengan tata cara yang benar menurut hukum, tidak menegakkan hukum yang dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum.

“Kami menyampaikan agar Pemda Propinsi NTT menahan diri, tidak memaksakan kehendak, tidak lagi mengintimidasi warga, klaim kepemilikan lahan dilokasi Besiapae agar ditempuh melalui jalur hukum, tidak dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum. Hindari tata cara pemaksaan kehendak secara sepihak,” tegas Tim Hukum. (NEWSAR/TIM)

0 0 votes
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

Gubernur VBL Kunjungi Kampus ATK Kupang

Rab, 16 Jun 2021 08:18:01am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kunjungan ke Kampus Akademi Teknik Kupang (ATK) pada selasa...

Program Kampus Merdeka Siapkan Mahasiswa yang Mampu Hadapi Tantangan Perubahan Global

Sel, 15 Jun 2021 06:50:28pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Perubahan global yang terjadi dengan sangat cepat dan tak terduga menimbulkan tantangan tersendiri bagi seluruh...

Polres Ende Lakukan Latihan Pra Operasi Berantas Premanisme dan Kenakalan Remaja

Sel, 15 Jun 2021 05:47:29pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, ENDE -  Melalui Bimtek Latihan Pra Operasi Kita Tingkatkan Profesionalisme Polri dalam Pemberantasan Aksi Premanisme,...

Penasehat Hukum JCNS Kecewa Dengan Putusan Majelis Hakim dan Siap Lapor Komisi Yudisial

Sel, 15 Jun 2021 07:47:06am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG -  Vonis (keputusan, red) Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi, Kabupaten Kupang yang menyidangkan kasus...

Empat Muda-Mudi NTT Raih Anugerah Putri-Putri Tari Indonesia 2021

Sel, 15 Jun 2021 06:37:58am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, MAUMERE - Empat (4) Putera-Puteri Tari Nusa Tenggara Timur berhasil meraih prestasi membanggakan dan mengharumkan nama...

Ketua Umum PWRI, Dr. Suryanto PD Mengutuk Keras Tindakan Premanisme Terhadap Wartawan

Sen, 14 Jun 2021 12:21:37am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Aksi terror kepada wartawan kembali terjadi. Rumah wartawan Harian Metro 24, Sofyan, dibakar oleh orang oleh...

Pemprov Kaltara Serahkan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Seroja di NTT

Jum, 11 Jun 2021 02:47:57pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara turut memberikan bantuan bagi para korban bencana alam seroja di NTT. Bantuan...

Transmigran Morowali Ditelantarkan, Anwar Hafid : Saya Sedih dan Kecewa

Jum, 11 Jun 2021 02:02:06pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, MOROWALI - Anggota Komisi II DPR RI  Fraksi Partai Demokrat, Drs H Anwar Hafid MSi merasa sangat berdosa dengan masyarakat...

Polri Ingatkan Aksi Premanisme Tak Ada Ruang di Indonesia : Kami Tindak Tegas

Jum, 11 Jun 2021 11:32:43am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, SURABAYA – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, Jumat (11/6/2021) pagi, menyampaikan bahwa saat ini Polri...

OJK Dukung Perkembangan Ekonomi Digital Melalui Transformasi di Sektor Jasa Keuangan

Kam, 10 Jun 2021 08:10:05pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Sektor keuangan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Untuk...

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas