News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
19 Agu 2020

TINDAKAN PERUSAKAN RUMAH WARGA BESIPAE, MELANGGAR HUKUM

Admin - Dilihat 43 kali
BESIPAE LANGGAR HUKUM-DELEGASI

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

 KUPANG – Tindakan represif pembongkaran/perusakan rumah warga Besipae, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan  adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Pasal 170 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Demikian rilis Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang Selaku Tim Hukum Warga Besipae, dalam pernyataan pers yang diterima media ini, Rabu (19/8/2020) pagi.

“Rumah yang dibongkar dan dirusak adalah rumah milik Warga Besipae, yang dibangun dengan biaya sendiri dan dijadikan rumah tinggal bagi keluarga dan anak istri. Warga Besipae sudah berulang kali mengajukan protes dan menolak rumah mereka dilakukan pembongkaran secara sepihak tapi aparat tetap memaksa untuk membongkar rumah warga tersebut,” tulis Tim Hukum.

Dijelaskan bahwa pembongkaran rumah warga Besipae dipimpin oleh Kasat Pol PP Propinsi Nusa Tenggara Timur Cornelis, dijaga aparat keamanan dari Kepolisian (Brimob).

Selain rumah Warga Besipae dibongkar rata dengan tanah, makanan dan alat-alat masak diangkut dan dibawa, para korban tidak mengetahui makanan dan alat-alat masak tersebut dibawa kemana.

“Warga Besipae yang rumahnya dibongkar menghadapi ancaman dan intimidasi, aparat turun dengan senjata lengkap, warga isak tangis melihat rumahnya dibongkar tapi tidak dihiraukan,”

Setelah rumah Warga Besipae dibongkar, warga tinggal dibawah pohon dan membangun gubuk darurat untuk tempat tinggal sementara, tapi kemudian rumah gubuk tersebut juga dibongkar dan diratakan.

“Harusnya Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur menggugat di Pengadilan dengan gugatan pengosongan lahan, bukan membongkar rumah milik warga secara sepihak, ini perbuatan melanggar hukum. Rumah yang dibongkar bukan rumah milik Pemerintah, tapi rumah milik warga Besipae yang dibangun sendiri,” tegas Tim Hukum.

Diterangkan bahwa Warga Besipae tinggal di lokasi milik mereka yang diperoleh secara turun temurun didalam lokasi tanah adat Besipae. Perbuatan atau tindakan sepihak dengan membongkar rumah milik warga adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Olehnya harus diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tata cara pembongkaran rumah Warga Besipae secara sepihak dan pemaksaan kehendak adalah tata cara yang tidak memberikan edukasi hukum yang baik bagi masyarakat.

Masyarakat Timor Tengah Selatan selalu hadir dengan simbol yang sangat dihormati yakni; tanah, batu, hutan dan air.

Membongkar rumah warga dan menggusur mereka secara sepihak sama dengan merusak kain tenun kebesaran mereka sebagai simbol adat yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi pada hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 diistanah Negara,” imbuh Tim Hukum.

Untuk itu, lanjut Tim Hukum, laporan pidana yang dilakukan Warga Besipae pada hari ini (Rabu, 19/8/2020) di Polda NTT adalah bahagian dari edukasi hukum kepada warga masyarakat, artinya penegakkan hukum harus dilakukan dengan tata cara yang benar menurut hukum, tidak menegakkan hukum yang dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum.

“Kami menyampaikan agar Pemda Propinsi NTT menahan diri, tidak memaksakan kehendak, tidak lagi mengintimidasi warga, klaim kepemilikan lahan dilokasi Besiapae agar ditempuh melalui jalur hukum, tidak dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum. Hindari tata cara pemaksaan kehendak secara sepihak,” tegas Tim Hukum. (NEWSAR/TIM)

 NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG – Tindakan represif pembongkaran/perusakan rumah warga Besipae, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan  adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Pasal 170 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Demikian rilis Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang Selaku Tim Hukum Warga Besipae, dalam pernyataan pers yang diterima media ini, Rabu (19/8/2020) pagi.

“Rumah yang dibongkar dan dirusak adalah rumah milik Warga Besipae, yang dibangun dengan biaya sendiri dan dijadikan rumah tinggal bagi keluarga dan anak istri. Warga Besipae sudah berulang kali mengajukan protes dan menolak rumah mereka dilakukan pembongkaran secara sepihak tapi aparat tetap memaksa untuk membongkar rumah warga tersebut,” tulis Tim Hukum.

Dijelaskan bahwa pembongkaran rumah warga Besipae dipimpin oleh Kasat Pol PP Propinsi Nusa Tenggara Timur Cornelis, dijaga aparat keamanan dari Kepolisian (Brimob).

Selain rumah Warga Besipae dibongkar rata dengan tanah, makanan dan alat-alat masak diangkut dan dibawa, para korban tidak mengetahui makanan dan alat-alat masak tersebut dibawa kemana.

“Warga Besipae yang rumahnya dibongkar menghadapi ancaman dan intimidasi, aparat turun dengan senjata lengkap, warga isak tangis melihat rumahnya dibongkar tapi tidak dihiraukan,”

Setelah rumah Warga Besipae dibongkar, warga tinggal dibawah pohon dan membangun gubuk darurat untuk tempat tinggal sementara, tapi kemudian rumah gubuk tersebut juga dibongkar dan diratakan.

“Harusnya Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur menggugat di Pengadilan dengan gugatan pengosongan lahan, bukan membongkar rumah milik warga secara sepihak, ini perbuatan melanggar hukum. Rumah yang dibongkar bukan rumah milik Pemerintah, tapi rumah milik warga Besipae yang dibangun sendiri,” tegas Tim Hukum.

Diterangkan bahwa Warga Besipae tinggal di lokasi milik mereka yang diperoleh secara turun temurun didalam lokasi tanah adat Besipae. Perbuatan atau tindakan sepihak dengan membongkar rumah milik warga adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Olehnya harus diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tata cara pembongkaran rumah Warga Besipae secara sepihak dan pemaksaan kehendak adalah tata cara yang tidak memberikan edukasi hukum yang baik bagi masyarakat.

Masyarakat Timor Tengah Selatan selalu hadir dengan simbol yang sangat dihormati yakni; tanah, batu, hutan dan air.

Membongkar rumah warga dan menggusur mereka secara sepihak sama dengan merusak kain tenun kebesaran mereka sebagai simbol adat yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi pada hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 diistanah Negara,” imbuh Tim Hukum.

Untuk itu, lanjut Tim Hukum, laporan pidana yang dilakukan Warga Besipae pada hari ini (Rabu, 19/8/2020) di Polda NTT adalah bahagian dari edukasi hukum kepada warga masyarakat, artinya penegakkan hukum harus dilakukan dengan tata cara yang benar menurut hukum, tidak menegakkan hukum yang dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum.

“Kami menyampaikan agar Pemda Propinsi NTT menahan diri, tidak memaksakan kehendak, tidak lagi mengintimidasi warga, klaim kepemilikan lahan dilokasi Besiapae agar ditempuh melalui jalur hukum, tidak dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum. Hindari tata cara pemaksaan kehendak secara sepihak,” tegas Tim Hukum. (NEWSAR/TIM)

0 0 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

Edri Brow Media, Masuk Nominasi Indonesia Website Awards 2020

Kam, 4 Mar 2021 07:12:49pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Edri Brow Media - Desainer website Kupang, masuk nominasi Indonesia Website Awards 2020 pada kategori Webiste...

Kemendikbud Luncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK 

Rab, 3 Mar 2021 06:34:29pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan...

Pemprov NTT Memfasilitasi Lomba Putra-Putri Tari Tingkat Provinsi

Rab, 3 Mar 2021 06:01:49pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui  UPTD Taman Budaya dan Dewan Kerajinan Daerah...

Masyarakat Diminta Hapus Konten Apabila Mendapat Teguran dari Polisi Virtual

Rab, 3 Mar 2021 01:54:43am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto meminta masyarakat segera menghapus postingan di media sosial (medsos)...

Gubernur VBL Minta BPKP Serius Lakukan Pendampingan Untuk Penertiban Administrasi Pemerintahan Daerah

Sen, 1 Mar 2021 12:01:18pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.com, KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk...

PSPG LPPM UKI dan Pemprov NTT Lakukan Webinar Kopi  Sebagai Komoditas Unggulan : ‘NTT Bisa Defisit Jika Tidak Segera Diantisipasi’

Ming, 28 Feb 2021 07:42:56am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.com – Dalam upaya memajukan kehidupan perekonomian masyarakat NTT, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan...

Ibu Negara Canangkan Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Lingkungan Masyarakat di Serang

Jum, 26 Feb 2021 02:16:02am

BANTEN, NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM - Pencanangan peningkatan kualitas kesehatan ini didasari oleh masih rendahnya kesadaran penggunaan jamban sendiri...

Komisi II DPRD Ende, Pastikan Pekerjaan Ruas Jalan Pu’ukungu-Orekose Tidak Rusak

Kam, 25 Feb 2021 03:28:14am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende memastikan pekerjaan ruas Jalan Kabupaten Ende, ruas...

Presiden Joko Widodo Resmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur

Rab, 24 Feb 2021 02:51:35am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM,  MAUMERE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur,...

PRESIDEN JOKOWI KE NTT : TINJAU LUMBUNG PANGAN DAN RESMIKAN BENDUNGAN NAPUN GETE

Sel, 23 Feb 2021 01:39:37am

JAKARTA, NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM – Humas Kemensetneg memberitakan bahwa Presiden Joko Widodo pada Selasa pagi, 23 Februari 2021, bertolak menuju...

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas