News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
19 Agu 2020

TINDAKAN PERUSAKAN RUMAH WARGA BESIPAE, MELANGGAR HUKUM

Admin - Dilihat 73 kali
BESIPAE LANGGAR HUKUM-DELEGASI

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

 KUPANG – Tindakan represif pembongkaran/perusakan rumah warga Besipae, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan  adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Pasal 170 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Demikian rilis Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang Selaku Tim Hukum Warga Besipae, dalam pernyataan pers yang diterima media ini, Rabu (19/8/2020) pagi.

“Rumah yang dibongkar dan dirusak adalah rumah milik Warga Besipae, yang dibangun dengan biaya sendiri dan dijadikan rumah tinggal bagi keluarga dan anak istri. Warga Besipae sudah berulang kali mengajukan protes dan menolak rumah mereka dilakukan pembongkaran secara sepihak tapi aparat tetap memaksa untuk membongkar rumah warga tersebut,” tulis Tim Hukum.

Dijelaskan bahwa pembongkaran rumah warga Besipae dipimpin oleh Kasat Pol PP Propinsi Nusa Tenggara Timur Cornelis, dijaga aparat keamanan dari Kepolisian (Brimob).

Selain rumah Warga Besipae dibongkar rata dengan tanah, makanan dan alat-alat masak diangkut dan dibawa, para korban tidak mengetahui makanan dan alat-alat masak tersebut dibawa kemana.

“Warga Besipae yang rumahnya dibongkar menghadapi ancaman dan intimidasi, aparat turun dengan senjata lengkap, warga isak tangis melihat rumahnya dibongkar tapi tidak dihiraukan,”

Setelah rumah Warga Besipae dibongkar, warga tinggal dibawah pohon dan membangun gubuk darurat untuk tempat tinggal sementara, tapi kemudian rumah gubuk tersebut juga dibongkar dan diratakan.

“Harusnya Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur menggugat di Pengadilan dengan gugatan pengosongan lahan, bukan membongkar rumah milik warga secara sepihak, ini perbuatan melanggar hukum. Rumah yang dibongkar bukan rumah milik Pemerintah, tapi rumah milik warga Besipae yang dibangun sendiri,” tegas Tim Hukum.

Diterangkan bahwa Warga Besipae tinggal di lokasi milik mereka yang diperoleh secara turun temurun didalam lokasi tanah adat Besipae. Perbuatan atau tindakan sepihak dengan membongkar rumah milik warga adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Olehnya harus diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tata cara pembongkaran rumah Warga Besipae secara sepihak dan pemaksaan kehendak adalah tata cara yang tidak memberikan edukasi hukum yang baik bagi masyarakat.

Masyarakat Timor Tengah Selatan selalu hadir dengan simbol yang sangat dihormati yakni; tanah, batu, hutan dan air.

Membongkar rumah warga dan menggusur mereka secara sepihak sama dengan merusak kain tenun kebesaran mereka sebagai simbol adat yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi pada hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 diistanah Negara,” imbuh Tim Hukum.

Untuk itu, lanjut Tim Hukum, laporan pidana yang dilakukan Warga Besipae pada hari ini (Rabu, 19/8/2020) di Polda NTT adalah bahagian dari edukasi hukum kepada warga masyarakat, artinya penegakkan hukum harus dilakukan dengan tata cara yang benar menurut hukum, tidak menegakkan hukum yang dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum.

“Kami menyampaikan agar Pemda Propinsi NTT menahan diri, tidak memaksakan kehendak, tidak lagi mengintimidasi warga, klaim kepemilikan lahan dilokasi Besiapae agar ditempuh melalui jalur hukum, tidak dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum. Hindari tata cara pemaksaan kehendak secara sepihak,” tegas Tim Hukum. (NEWSAR/TIM)

 NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG – Tindakan represif pembongkaran/perusakan rumah warga Besipae, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan  adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Pasal 170 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Demikian rilis Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang Selaku Tim Hukum Warga Besipae, dalam pernyataan pers yang diterima media ini, Rabu (19/8/2020) pagi.

“Rumah yang dibongkar dan dirusak adalah rumah milik Warga Besipae, yang dibangun dengan biaya sendiri dan dijadikan rumah tinggal bagi keluarga dan anak istri. Warga Besipae sudah berulang kali mengajukan protes dan menolak rumah mereka dilakukan pembongkaran secara sepihak tapi aparat tetap memaksa untuk membongkar rumah warga tersebut,” tulis Tim Hukum.

Dijelaskan bahwa pembongkaran rumah warga Besipae dipimpin oleh Kasat Pol PP Propinsi Nusa Tenggara Timur Cornelis, dijaga aparat keamanan dari Kepolisian (Brimob).

Selain rumah Warga Besipae dibongkar rata dengan tanah, makanan dan alat-alat masak diangkut dan dibawa, para korban tidak mengetahui makanan dan alat-alat masak tersebut dibawa kemana.

“Warga Besipae yang rumahnya dibongkar menghadapi ancaman dan intimidasi, aparat turun dengan senjata lengkap, warga isak tangis melihat rumahnya dibongkar tapi tidak dihiraukan,”

Setelah rumah Warga Besipae dibongkar, warga tinggal dibawah pohon dan membangun gubuk darurat untuk tempat tinggal sementara, tapi kemudian rumah gubuk tersebut juga dibongkar dan diratakan.

“Harusnya Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur menggugat di Pengadilan dengan gugatan pengosongan lahan, bukan membongkar rumah milik warga secara sepihak, ini perbuatan melanggar hukum. Rumah yang dibongkar bukan rumah milik Pemerintah, tapi rumah milik warga Besipae yang dibangun sendiri,” tegas Tim Hukum.

Diterangkan bahwa Warga Besipae tinggal di lokasi milik mereka yang diperoleh secara turun temurun didalam lokasi tanah adat Besipae. Perbuatan atau tindakan sepihak dengan membongkar rumah milik warga adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Olehnya harus diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tata cara pembongkaran rumah Warga Besipae secara sepihak dan pemaksaan kehendak adalah tata cara yang tidak memberikan edukasi hukum yang baik bagi masyarakat.

Masyarakat Timor Tengah Selatan selalu hadir dengan simbol yang sangat dihormati yakni; tanah, batu, hutan dan air.

Membongkar rumah warga dan menggusur mereka secara sepihak sama dengan merusak kain tenun kebesaran mereka sebagai simbol adat yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi pada hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 diistanah Negara,” imbuh Tim Hukum.

Untuk itu, lanjut Tim Hukum, laporan pidana yang dilakukan Warga Besipae pada hari ini (Rabu, 19/8/2020) di Polda NTT adalah bahagian dari edukasi hukum kepada warga masyarakat, artinya penegakkan hukum harus dilakukan dengan tata cara yang benar menurut hukum, tidak menegakkan hukum yang dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum.

“Kami menyampaikan agar Pemda Propinsi NTT menahan diri, tidak memaksakan kehendak, tidak lagi mengintimidasi warga, klaim kepemilikan lahan dilokasi Besiapae agar ditempuh melalui jalur hukum, tidak dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum. Hindari tata cara pemaksaan kehendak secara sepihak,” tegas Tim Hukum. (NEWSAR/TIM)

0 0 votes
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

DEKRANASDA NTT LAUNCHING “HAYDRINK” LIBATKAN MAHASISWA FARMASI

Jum, 24 Sep 2021 08:16:15am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Dewan Kerajinan Nasional Daerah ( Dekranasda) Provinsi NTT berkolanborasi  dengan Dapur Kelor Indonesia...

GUBENRNUR NTT : PARA ARSITEK ADALAH MANUSIA IMAJINATIF

Kam, 23 Sep 2021 11:43:45am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) beraudiens dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)  NTT di ruang...

Kemendagri Revisi Peraturan Tentang Pengelolaan Aset Desa

Kam, 23 Sep 2021 05:49:19am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, BOGOR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian dan  Lembaga terkait menyelenggarakan  “Workshop...

MENGGUGAT HARAPAN KAUM PAPA DI MUSIM PANDEMI

Jum, 17 Sep 2021 09:57:32am

Wajah-wajah diam  berbalut masker berdiri di pintu rumah tak beratap sambil memandang kosong jauh mengambang. Tatapan mata mereka tampak layu tak...

Anggota DPRD Kota Kupang Tanggapi Serius Jalan Rusak di Oebufu

Jum, 17 Sep 2021 03:26:11am

KOTA KUPANG, NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Adrianus Tali,  meminta kepada Pemerintah Kota...

Jalan Ambruk, Warga Minta Pemkot Kupang Sikapi Serius

Rab, 15 Sep 2021 03:49:28am

KOTA KUPANG. NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM  – Jalan Taebenu yang berlokasi di RT 04, RW 01, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, longsor...

Percepatan Vaksinasi Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Sel, 14 Sep 2021 01:31:15am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, percepatan vaksinasi bagi masyarakat...

Wagub NTT Kukuhkan Satgas SPIP Terintegrasi

Sab, 11 Sep 2021 12:10:51am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, Kupang - Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Adreanus Nae Soi, MM, mengukuhkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah...

Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Wajo

Kam, 9 Sep 2021 10:31:02am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi...

SSV Salurkan Bantuan Sosial Bagi 27 Siswa di Oe Ekam TTS

Rab, 8 Sep 2021 07:53:47am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Serikat Sosial Vinsensius (SSV) Dewan Wilayah Wilayah (DEWIL) Timor dan Alor, salurkan Bantuan Sembako  dan...

MASTER IKLAN PEMPTOV NTT 17 AGUSTUS

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake
Iklan Ucapan Natal Dinas PUPR Prov NTT 2020

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas