25 November 2020
News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
KETUA FRKASI DSP-RENNI MARLINA

NEWS ASPIRASI RAKYAT

Kupang, www.Newsaspirasirakyat.com – Fraksi Partai Demokrat Solidaritas Pembangunan (DSP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT menilai pengaduan Pemerintah Propinsi (Pemprov) NTT terhadap Pimpinan Fraksi DSP, RMU dan CW ke Badan Kehormatan  (BK) DPRD NTT sebagai pengaduan ‘salah alamat’.

Demikian tanggapan Fraksi DSP DPRD NTT yang diterima via pesan Whats App pada Jumat (24/7/20) pagi terkait surat pengaduan Pemprov NTT Nomor : Hk.03.5/184/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani Sekda NTT, Ben Polo Maing dan ditujukan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD NTT.

“Fraksi DSP sudah terima tembusan surat yang ditujukan langsung kepada Ketua Badan Kehormatan. Fraksi telah melakukan rapat untuk menanggapi surat tersebut. Menurut kami (berdasarkan hasil rapat, red), surat tersebut ‘salah alamat’,” tulis Ketua Fraksi DSP, Reni Marlina Un.

Menurut Fraksi DSP, lanjut Reni, surat Pemprov NTT itu ‘salah alamat’ karena ada 3 alasan mendasar: Pertama, surat tersebut langsung ditujukan kepada Ketua BK. “Padahal seharusnya ditujukan kepada Ketua DPRD NTT sebagai pimpinan lembaga DPRD. Kemudian baru diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Kedua, Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD. “Dan bukan bawahan Sekda atau eksekutif. Yang bisa melaporkan kami adalah pimpinan DPRD, anggota DPRD atau masyarakat. Bukan eksekutif sebagai pihak yang diawasi,” tandas Reni.

Ketiga, substansi surat pengaduan adalah terkait Pendapat Akhir Fraksi DSP (sikap politik Fraksi DSP DPRD NTT). “Tapi kok yang dilaporkan adalah 2 orang/pribadi anggota DPRD NTT atas nama RMU dan CW? Padahal pelanggaran kode etik berlaku untuk perbuatan yang dilakukan individu anggota DPRD. sedangkan kami berdua bertindak atas nama fraksi,” tegasnya.

Oleh karena itu, tegas Reni, Fraksi DSP tetap pada berkomitmen bahwa Pendapat Akhir Fraksinya bersifat final dan mengikat. “Kami tegaskan lagi bahwa sikap politik fraksi DSP dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ 2019 itu, sifatnya final dan mengikat. Tidak perlu ada tambahan penjelasan, apalagi sidang kode ektik karena tidak ada kode etik yang kami langgar,” tulisnya.

Menurut Reni, saat ini pihaknya ingin fokus untuk menindaklanjuti hasil reses. “Dan aspirasi yang diserap dari Dapil kami masing-masing. Silahkan proses ke BK, itu jadi kewenangan Pimpinan DPRD,” ujarnya santai.

Berdasarkan surat Pemprov NTT dengan perihal : Laporan Pelanggaran Kode Etik tersebut, Sekda NTT, Benediktus Polo Maing bertindak untuk dan atas nama Pemprov NTT melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan saudari RMU dan saudara CW. Dalam surat pengaduan itu, Pemprov NTT mempersoalkan penggunaan beberapa diksi dan kalimat yang disampaikan Fraksi DSP dalam pendapat akhir fraksi.

Seperti diberitakan berbagai media sebelumnya, pada Rabu sore (8/7/2020), Fraksi DSP DPRD Provinsi NTT dalam Pendapat Akhir Fraksi-nya yang dibacakan anggota DPRD, dr. Christian Widodo, menyoroti realisasi belanja langsung yang hanya mencapai 85,52 persen,  belanja barang dan jasa hanya mencapai 88,59 persen dan belanja modal hanya 80,37 persen.

Dikatakan, berulang kali Pemerintah berdalih rendahnya realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal disebabkan karena keterlambatan pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan. Sebagai solusinya, Pemerintah berulang kali sesumbar tanpa beban bahwa akan mempercepat tahap penandatanganan kontrak pekerjaan-pekerjaan konstruksi di awal tahun anggaran.

“Tetapi faktanya, realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal selalu di bawah 90% sehingga terpaksa dilanjutkan ke tahun anggaran berikut melalui mekanisme DPAL (Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan). Sulit dibantah pula fakta bahwa keterlambatan pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan konstruksi juga disebabkan karena yang bersangkutan memenangkan (dimenangkan) beberapa pekerjaan sekaligus yang melampaui kemampuannya. Kami meminta Pemerintah benar-benar memperhatikan dan mencermati apek kemampuan pihak ketiga dalam penentuan pemenang pekerjaan-pekerjaan pemerintah,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia ini.

Fraksi Demokrat, Solidaritas, Pembangunan juga menyoroti dana SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, red) yang cukup besar, yang mencapai Rp 282,629 M lebih (2018: Rp.212,794 M lebih). “Silpa ini sesungguhnya menggambarkan kekurangcermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang berujung kegagalan realisasi sejumlah item Belanja Daerah, terutama dari sisi belanja langsung maupun belanja modal,” ujarnya.

Menanggapi Pendapat Akhir Fraksi DSP, Gubernur Laiskodat marah karena menganggap fraksi tersebut menuding Pemprov NTT melakukan korupsi. Ia mendesak Fraksi DSP untuk membuktikan oknum siapa yang melakukan korupsi di jajaran pemerintahan Provinsi NTT.  “Khusus dalam pemerintahan saya, jika ada yang korupsi, tunjuk di muka saya, jangan baca di podium ini, lalu tidak ada nama orang itu, kasih ke saya. Kalau dalam satu minggu ini tidak sebutkan nama, saya akan pertimbangkan untuk mengambil langah hukum,” tantangnya.

Gubernur Laiskodat menegaskan, jika dalam pemerintahannya diketahui ada aparat yang bermain-main maka akan ditindak tegas. Asalkan dugaan yang disampaikan itu benar-benar didukung dengan bukti yang akurat dan tidak memakai asumsi. “Jangan pakai asumsi dan menduga duga. Saya minta saudara Sekda NTT untuk mempersiapkan langah-langah lain, jika tidak disebutkan siapa orangnya.  Saya minta semua yang ada dalam forum ini, jika ada dugaan dimana-mana ada yang main proyek, maka perlu dievaluasi apalagi ada penyuapan seperti yang disampaikan tadi,” ujarnya.

Gubernur Laiskodat menegaskan tidak boleh dalam semangat kebersamaan, lalu mengeluarkan tuduhan tanpa ada bukti.  “Sebagai seorang politisi saya menyadari hal itu. Dan saya berdiri hari ini, saya tidak akan pernah korupsi. Saya datang untuk membangun NTT. Jadi jika ada aparatur yang melakukan korupsi, silahkan bawa namanya, saya akan pecat sekarang. Kalau mau cari uang, saya tidak datang di NTT. Saya datang untuk membangun Provinsi ini,” tegasnya dan seketika suasana di ruang sidang utama DPRD NTT itu menjadi hening.

Namun Fraksi DSP DPRD NTT menanggapi secara ‘dingin’ ancaman Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL). “Kami tidak pernah memvonis oknum siapa pun melakukan tindakan korupsi. Kami hanya ingatkan pemerintah untuk perlu berhati-hati karena dalam mengelola pemerintahan, diperlukan konsistensi Gubernur yang nota bene harus bebas dan bersih dari KKN,” ujarnya Leonardus Lelo santai.

Menurut Lelo, kritik yang disampaikan Fraksi DSP dalam pandangan akhirnya di Rapat Paripurna DPRD tersebut tidak menuduh pejabat tertentu atau oknum tertentu di Pemprov NTT telah melakukan korupsi. “Juga tidak menyinggung Gubernur NTT sebagai Kepala Daerah; baik secara pribadi maupun sebagai yang mewakili  lembaga Pemerintahan Daerah NTT,” jelasnya.

Lelo menampik tudingan Gubernur VBL bahwa Fraksi DSP berasumsi tentang dugaan korupsi dalam Kata Akhir Fraksi-nya. “Silahkan Gubernur mencermati Kata Akhir Fraksi kami, lalu tunjukan dimana poin yang memvonis Pemprov atau oknum di Pemprov telah melakukan korupsi? Ada di halaman berapa? Point berapa?” tanya politisi Demokrat asal Dapil 5 NTT.

Jika pihaknya terbukti memvonis pejabat/oknum tertentu di Pemprov NTT melakukan korupsi, maka pihaknya siap bertanggung jawab. Menurut Leo Lelo, sebagai seorang pemimpin, Gubernur VBL harus siap dan terbuka terhadap kritik. “Yang namanya pemimpin itu harus menerima kritik, entah itu benar atau salah. Tidak menerima pun silahkan, itu juga kan haknya. Kalau pemimpin yang tidak mau dikritik itu namanya penguasa,” kritiknya. (NAR/TIM)

 

0 0 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

KADIS PUPR PROV NTT , MAKSI NENABU : JALAN RUSAK DI KM 22 JURUSAN KUPANG BAUN SEGERA DIPERBAIKI

Ming, 22 Nov 2020 11:38:35pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG – Ruas Jalan Provinsi Jurusan Kupang-Baun, tepatnya di Kilometer 22 desa Marena, dikeluhkan masyarakat setempat...

Tuntutan JPU Tidak Sesuai Fakta Sidang dan Dinilai Gagal Menegakan Keadilan

Kam, 19 Nov 2020 11:46:56pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Sulayman (YS) dalam pledoi (nota pembelaannya, red) menilai Tuntutan Jaksa...

Sidang Tipikor : Jaksa Tuntut Stefanus 18,5 Tahun Penjara Karena Perkenalkan Debitur ke Bank

Sel, 17 Nov 2020 04:09:53pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Karena menjual asetnya kepada 5 orang calon debitur Bank NTT dan memperkenalkannya kepada pihak Bank NTT, Jaksa...

PASIEN COVID-19 YANG SEMBUH KESULITAN HIDUP NORMAL

Sen, 16 Nov 2020 11:31:26pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM JAKARTA – Dilansir dari CNN Indonesia bahwa  studi terbaru menunjukkan pasien yang telah sembuh...

2 PENGENDARA MOTOR HADANG SEORANG IBU DENGAN PISAU DI SIMPANG JALAN INA BOI

Ming, 15 Nov 2020 12:36:03pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG – Warga Kota Kupang diminta berhati-hati jika melewati simpang jalan raya seputaran Gedung Ina Boi Kota Baru....

STATUS COLLECT 2, KREDIT CV MM LINEN BELUM MACET

Ming, 15 Nov 2020 11:02:48am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG -  Status kredit Direktur CV MM Linen, Yohanes Sulayman (YS) dengan nilai sekitar Rp 44 Milyar belum dapat...

JPU Tuntut 26,5 Tahun Penjara : PH YS katakan Sangat Fantastis Karena Tidak Ada Hal Yang Meringankan Terdakwa

Jum, 13 Nov 2020 04:41:06am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Perkara Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank NTT dengan terdakwa Yohanes Sulayman...

Sidang Lapangan Pemeriksaan Barang Bukti : Dugaan Korupsi Kredit Macer di Bank NTT

Sel, 10 Nov 2020 11:23:31pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT menyita 14 bidang tanah milik terdakwa Stefanus Sulayman (SS) dan 1 unit Ruko di...

KELUARGA KORBAN HARAP HAKIM JATUHKAN VONIS YANG SEADIL ADILNYA ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA NIKSON LENDE

Sen, 9 Nov 2020 09:57:35am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM SUMBA BARAT DAYA – Mengamati dan mencermati persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nikson Lende (korban...

Ahli Perbankan : Pihak Ketiga Tak Bisa Dipidana Karena Kredit Macet Debitur Bank

Sen, 9 Nov 2020 06:09:09am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Pihak ketiga/keluarga/pihak lain, baik rekan bisnis maupun pihak keluarga tidak dapat dimintai...

Video Terbaru

bannerrwr

Berita Terbaru

bannerrwr

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

Berita sosmed 2

Jum, 15 Nov 2019 02:18:45am

Berita medsos

Jum, 15 Nov 2019 02:16:13am
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas