News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
nar stef dituntut jpu

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG – Karena menjual asetnya kepada 5 orang calon debitur Bank NTT dan memperkenalkannya kepada pihak Bank NTT, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut seorang nasabah Bank NTT, Stefanus Sulayman/SS (bukan debitur/bukan penerima kredit, red) dengan hukuman penjara selama 18,5 tahun, membayar denda Rp 1 M subsider 6 bulan penjara dan membayar ganti kerugian negara senilai Rp 60,6 Milyar dalam 1 bulan, subsider 14 tahun penjara.

Hal itu terungkap dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Stefanus Sulayman (SS) oleh Tim JPU yang dibacakan Jaksa Hendrik Tiip.  Sidang kasus dugaan korupsi Kredit Macet Bank NTT tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, SH, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, SH, MH dan Ari Prabowo, SH di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (17/11/20) siang. 

Tim Kuasa Hukum Stefanus Sulayman, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA, Nurmawan Wahyudi, SH, MH dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates yang ditemui wartawan usai sidang mengaku terheran-heran dengan tuntutan Tim JPU yang fantastis tersebut.  Mereka menilai tuntutan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya.

“Pak Stefanus Sulayman ini nyata-nyata bukan debitur macet Bank NTT.  Dia hanya mengenalkan beberapa orang dan mengenalkan dalam konteks ini sebagai nasabah. Itu dibenarkan oleh pihak perbankan dan itu tidak ada masalahnya. Artinya dalam bisnis, mengenalkan itu tidak masalah. Sebatas mengenalkan saja dituntut setinggi ini, sefantastis ini!  Korupsinya dimana? Kan itu yang kita sesalkan,” tandas Chindra Adiano, SH, MH, CLA.

Menurut Chindra, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.  “Tuntutan ini kan haknya JPU dan kita hormati. Kita tidak mengabaikan tapi kita juga punya hak untuk melakukan pembelaan. Terkait pokok perkara, kami sesalkan lagi.  Yang kemarin debitur itu pak Yohanes Sulayman juga tuntutannya sudah tinggi. Tapi ini jauh lebih tinggi,” ungkapnya.

Hal senada juga dikemukakan Nurmawan Wahyudi, SH, MH.  “Tidak menjadi bahan perbandingan tetapi menjadi wawasan bagi kita semua bahwa Hendrisman mantan Dirut Jiwa Raya yang didakwa merugikan negara Rp 16 triliun hanya dituntut 20 tahun.  Ini uang penggantinya Rp 60 Milyar, dituntut 18 setengah tahun. Itu yang tadi dikatakan rekan kami fantastis,” ujarnya.

Nurmawan juga membantah uraian JPU dalam tuntutannya. “Kita sama –sama mendengar tadi fakta yang diuraikan oleh penuntut hukum di unsur melawan hukum.  Satu yang saya kutip, bahwa terdakwa Stefanus Sulaiman bersepakat dengan Loe Mei Lin untuk mengajukan kredit ke Bank NTT dan penyuplai asetnya adalah Stefanus Sulayman. Saya tegaskan sekali lagi sebagai PH, berdasarkan fakta sidang Loe Mei Lin menyatakan jual beli putus,” tegasnya.

Pertanyaannya, lanjut Nurmawan, apakah salah ketika Stefanus Sulaiman sebagai penjual aset menerima uang dari Debitur?  Ya, sebagai penjual aset ia menerima uang. Darimana uang itu bukan soal. Mau dari bank NTT, mau pesugihan yang penting sebagai penjual aset, SS menerima uang. Itu fakta yang kami dengar di persidangan. Itu kami sesalkan,” tandasnya.

Menurutnya, kliennya sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Bank NTT karena bukan seorang debitur.  “Kalau ditanya tentang hubungan hukum antara Stefanus Sulayman dan bank NTT?  kita punya analisa, Tidak Ada.   Kalau Stefanus dengan debitur–debitur ini memang ada yaitu  jual-beli putus (aset, red) dan terbukti di persidangan,” ungkapnya.

Hal yang sama juga dikatakan, Kuasa Hukum terdaksa, Dr. Melkianus Ndaomanu. “Yang pertama kita menghargai tuntutan dari JPU karena itu hak JPU.  Tetapi dalam menuntut itu tentu ada kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menuntut begitu tinggi,” kritiknya.

Menurutnya, tuntutan JPU yang sangat tinggi itu tidak sesuai fakta persidangan. “Memang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Yang pertama, kalau ini dikatakan korupsi, maka kita harus membedah sumber dana dari bank NTT itu bersumber dari saham atau bukan saham. Kalau sumber dana itu dari saham dan kreditnya macet dan menyebabkan penurunan saham, maka okd itu bisa masuk dalam ranah uang Negara atau kerugian uang Negara,” urainya.

Namun dalam fakta persidangan, lanjutnya, terungkap bahwa kredit macet tidak mengakibatkan kerugian negara.  “Berdasarkan keterangan dipersidangan, baik saksi dari bank itu sendiri, saksi lain maupun ahli, dikatakan bahwa bank itu menjalankan fungsi intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat melalui kredit,” urainya.

Jadi dengan demikian, jelasnya, pihak debitur tidak menyentuh saham negara dalam hal ini Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-NTT.  “Karena itu, ini sebenarnya bukan kerugian Negara karena sahamnya itu dari pemerintah daerah tidak berkurang dari adanya kredit macet itu. Karena itu kami dalam sidang selama ini bertanya-tanya apa betul ini merugikan keuangan Negara sehingga masuk dalam tipikor?” kritiknya.

Karena sesungguhnya, lanjut Melkianus Ndaomanu, dana kredit  berasal dari masyarakat dan dikelola oleh bank.  “Itulah fungsi intermediasi oleh bank itu sendiri. Yang kedua, dalam fungsi intermediasi ini adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur terikat dengan perjanjian kredit,” paparnya.

Terkait dengan kliennya, Stefanus Sulaiman, tegas Melkianus, tidak ada hubungan hukum dengan Bank NTT sebagai kreditur maupun debitur. “Dia hanya sebagai penjual asset yang kebetulan dibeli oleh para debitur dan dijadikan jaminan. Pembayaran dari para debitur ini merupakan hak daripada Stefanus. Karena itu, dia tidak punya hubungan hukum dengan bank NTT. Dia hanya punya hubungan hukum dengan para pembeli dalam hal ini 5 debitur. Nah itu posisi dari Stefanus dengan para debitur ini dalam kasus ini,” tandasnya.

Melkianus mewanti-wanti jika kliennya diputuskan bersalah seperti amar tuntutan JPU maka akan menjadi preseden buruk bagi Bank NTT.  “Nah kalau demikian halnya maka semua punya potensi bisa kena tipikor kalau tidak jelas hubungan hukumnya seperti ini. Jadi hati- hati kalau kasus ini terjadi, maka setiap orang (baik debitur maupun pihak ketiga, red) punya potensi diproses Tipikor kalau kita tidak memetakkan posisi kasus sebenarnya. Saya kira itu saja tapi kami tetap mengormati hak JPU untuk menuntut,” ungkapnya. (NAR/SAM TGD/Tim)

4 2 votes
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

Gubernur VBL Kunjungi Kampus ATK Kupang

Rab, 16 Jun 2021 08:18:01am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kunjungan ke Kampus Akademi Teknik Kupang (ATK) pada selasa...

Program Kampus Merdeka Siapkan Mahasiswa yang Mampu Hadapi Tantangan Perubahan Global

Sel, 15 Jun 2021 06:50:28pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Perubahan global yang terjadi dengan sangat cepat dan tak terduga menimbulkan tantangan tersendiri bagi seluruh...

Polres Ende Lakukan Latihan Pra Operasi Berantas Premanisme dan Kenakalan Remaja

Sel, 15 Jun 2021 05:47:29pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, ENDE -  Melalui Bimtek Latihan Pra Operasi Kita Tingkatkan Profesionalisme Polri dalam Pemberantasan Aksi Premanisme,...

Penasehat Hukum JCNS Kecewa Dengan Putusan Majelis Hakim dan Siap Lapor Komisi Yudisial

Sel, 15 Jun 2021 07:47:06am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG -  Vonis (keputusan, red) Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi, Kabupaten Kupang yang menyidangkan kasus...

Empat Muda-Mudi NTT Raih Anugerah Putri-Putri Tari Indonesia 2021

Sel, 15 Jun 2021 06:37:58am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, MAUMERE - Empat (4) Putera-Puteri Tari Nusa Tenggara Timur berhasil meraih prestasi membanggakan dan mengharumkan nama...

Ketua Umum PWRI, Dr. Suryanto PD Mengutuk Keras Tindakan Premanisme Terhadap Wartawan

Sen, 14 Jun 2021 12:21:37am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Aksi terror kepada wartawan kembali terjadi. Rumah wartawan Harian Metro 24, Sofyan, dibakar oleh orang oleh...

Pemprov Kaltara Serahkan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Seroja di NTT

Jum, 11 Jun 2021 02:47:57pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara turut memberikan bantuan bagi para korban bencana alam seroja di NTT. Bantuan...

Transmigran Morowali Ditelantarkan, Anwar Hafid : Saya Sedih dan Kecewa

Jum, 11 Jun 2021 02:02:06pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, MOROWALI - Anggota Komisi II DPR RI  Fraksi Partai Demokrat, Drs H Anwar Hafid MSi merasa sangat berdosa dengan masyarakat...

Polri Ingatkan Aksi Premanisme Tak Ada Ruang di Indonesia : Kami Tindak Tegas

Jum, 11 Jun 2021 11:32:43am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, SURABAYA – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, Jumat (11/6/2021) pagi, menyampaikan bahwa saat ini Polri...

OJK Dukung Perkembangan Ekonomi Digital Melalui Transformasi di Sektor Jasa Keuangan

Kam, 10 Jun 2021 08:10:05pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Sektor keuangan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Untuk...

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas