News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
Foto

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Proyek pembangunan Insenerator (mesin pengolah limbah B3) senilai  Rp 5,9 Milyar pada Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga bermasalah. Pembangunan insenerator tersebut tidak memiliki izin AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan belum dibayarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Rekanan/Kontraktor (CV Rachmat Hidayat Pratama, red).

Demikian temuan Badan Periksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTT sebagaimana ditulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 91.B/LHP/XIX.KUP/05/2021 tertanggal 17 Mei 2021.

“Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  NTT menganggarkaan Belanja Modal senilai Rp 8,338,999,700,00 Milyar dan telah direalisasikan  senilai Rp 7,287,298,800,00 Milyar atau 87,3 %. Berdasarkan pengujian atas realisasi Belanja Modal di DLHK, diketahui bahwa terdapat Pekerjaan Insenerator dan Fasilitas Pedukungnya yang terlambat diselesaikan sehingga harus dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam SPK (Surat Perjanjian Kerjasama),” tulis BPK.

Menurut BPK, pengadaan insenerator dan Fasilitas Pendukungnya direalisasikan melalui Belanja Modal sesuai kontrak nomor DLHK.007/248/III/2020 pada Tanggal 02 Mei 2020 senilai RP 5,989,000,000,00 Milyar dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender kerja  yakni mulai Tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020.

Kontrak tersebut, lanjut BPK dalam LHP,  mengalami empat kali adendum yakni, pertama, Nomor adendum DLHK.027/473.a./sekret/2020 Tanggal 26 Agustus sampai dengan 25 Oktober 2020 bunyi adendum yakni belum terbitnya izin lingkungan hidup. Kedua, adendum dengan nomor DLHK.027/968.a/III/2020 Tanggal 3 Oktober 2020 dengan jangka waktu 25 Oktober sampai dengan 8 Desember 2020 dengan bunyi, adanya pandemi covid 19, belum terbitnya izin lingkungan dan adanya CCO berdasarkan justifikasi teknis. Ketiga,  adendum dengan Nomor  DLHK.007/834/sekret/2020 Tanggal 4 Desember 2020 dengan jangka waktu 8 Desember sampai dengan 31 Desember 2020 dengan bunyi  adendum adanya pandemi covid 19 dan belum terbitnya izin lingkungan hidup. Keempat, adendum dengan Nomor DLHK.007/834/sekret/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan jangka waktu 8 Desember sampai degan 31 Desember 2020 dengan bunyi adendum adanya CCO.

“Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020, realisasi fisik pekerjaan mencapai 97 %. Pada tanggal 30 Desember 2020 telah dilakukan PHO berdasarkan BAST (Berita Acara Serah Terima) pertama hasil pekerjaan nomor DLHK.008/913/sekret/2020. Berdasarkan dokumen PHO tersebut  telah dilakukan permohonan pembayaran 100% kepada Bakeuda Provinsi NTT. Atas permohonan tersebut belum dilakukan pembayara karena telah melewati batas pengajuan Permohonan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai keputusan Gubernur NTT Nomor 190/KEP/HK/2020 tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Akhir TA 2020 yang menyatakan bahwa batas akhir penyampaian Surat  Perintah Membayar Langsung Barang dan Jasa Konstruksi DAK fisik paling lambat 18 Desember 2020 Pukul 16.00 WITA,” terang BPK.

Terhadap sisa pekerjaan yang belum selesai, demikian BPK,  PPK memberikan kesempatan perpanjangan waktu kepada penyedia (tanpa dituangkan dalam Kesepakatan Pemberian Kesempatan). “Pada tanggal 15 maret 2021 pekerjaan telah selesai 100 % berdasarkan laporan mutual check seratus (MC-100).  Sampai dengan pemeriksaan berakhir belum dikenakan denda keterlambata kepada penyedia,” papar BPK.

 BPK menjelaskan, bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pembinaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, insenerator tersebut telah dioperasikan mulai Tanggal 9 Februari 2020 tanpa adanya AMDAL. “Kepala bidang pembina DLHK menerangkan bahwa  pengoperasian tersebut mengacu kepada  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  hidup Pasal 7 huruf d, yang menyatakan bahwa dikecualikan dari kewajiban Amdal, jika Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana,” rinci BPK. 

Tulis BPK lebih lanjut, menurut Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan  Covid 19 Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 7 Mei 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana nonalam Covid 19 sebagai Bencana Nasional pada Nomor 4 menyatakan status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat ditetapkanya Keputusan Presiden tentang penetapan berakhirnya status bencana nonalam covid 19 sebagai Bencana Nasional, sehingga harus terdapat izin Amdal sebelum berakhirnya status tanggap darurat bencana. Sampai dengan pemeriksaan berakhir DLHK masih dalam proses mengurus izin amdal kepada Kemneterian Lingkungan Hidup.

BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 22 ayat , Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pada Pasal 7 ayat 1, Pasal 11 ayat 1, Pasal 17 ayat 2, Pasal 53 ayat 1, Pasal 56 ayat 1 dan 2, Pasal 57 ayat 1 dan juga Pasal 78 ayat 3, ayat 4, ayat 5.

Kondisi tersebut mengakibatkan pembangunan konstruksi insenerator tidak dapat segera dimanfaatkan dan menyalahi ketentuan tentang hukum lingkungan. Kondisi tersebut disebabkan oleh; Bidang perencanaaan pada DLHK tidak tertib dalam melengkapi syarat-syarat pembangunan insenerator, dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada DLHK tidak aktif dalam melakukan pegendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

Selanjutnya BPK terhadap permasalahan tersebut, merekomendasikan Gubernur NTT (Viktor Bungtilu Laiskodat, red) segera menginstruksikan Kelada DLHK untuk memproses izin Amdal dan memperhitungkan denda keterlambatan pada rekanan untuk menyetorkannya ke kas daerah.  (NEWSAR/Tim)

 

 

0 0 votes
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

Proyek Insenerator Dinas LHK NTT Senilai Rp 5,9 M Bermasalah

Sab, 10 Jul 2021 12:39:24am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Proyek pembangunan Insenerator (mesin pengolah limbah B3) senilai  Rp 5,9 Milyar pada Dinas  Lingkungan Hidup...

Desa Kaeneno Terang, Kades dan Masyarakat Ucap Terimakasih Bapak Gubernur

Kam, 8 Jul 2021 05:07:04pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), Kamis 08/07/2021, bertempat di ruang kerjanya, ...

Pusat Kajian Pendidikan dan Budaya Dewantara Lakukan Webinar Kebangsaan Untuk  Menguatkan Rasa Nasionalisme

Rab, 7 Jul 2021 09:28:11am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Pusat Kajian Pendidikan dan Budaya Dewantara/Yayasan Karakter Pancasila, melakukan kegiatan Webinar Kebangsaan...

Pemimpin Harus Mampu Tarik Orang Lain Dengan Teladan

Sel, 29 Jun 2021 03:30:49am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, Kupang - Wakil Gubernur NTT,  Josef Nae Soi (JNS)  menegaskan, pemimpin harus mampu mewujudkan semangat perubahan lewat...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anak 12-17 Tahun Segera Dimulai

Sen, 28 Jun 2021 10:12:16pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Pemerintah akan segera melakukan vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak berusia 12-17 tahun. Hal tersebut dipastikan...

Pengukuhan dan Pelantikan DPD Ikatan Alumni Lemhanas Provinsi NTT masa jabatan 2021-2026

Jum, 25 Jun 2021 01:51:54am

NEWS ASPIRASI RAKYAR.COM, KUPANG - Ketua Umum DPD DPD Ikatan Alumni Lemhanas, Jend. TNI. Purnawirawan Agum Gumelar melantik Dewan Pengurus Daerah...

Pater Gregorius Neonbasu SVD : Tari Perang Bernilai Sosial Untuk Kepentingan Bersama

Rab, 23 Jun 2021 05:33:37am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Pater Gregorius Neonbasu, SVD, yang adalah seorang antropolg asal NTT ini, mengatakan bahwa pada umumnya Tarian...

Ketua Umum PWRI Minta Bupati Bogor Jelaskan Maksud Ucapan Wartawan Bodrex

Sel, 22 Jun 2021 05:15:40pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Dr. Suriyanto PD angkat bicara terkait penyataan Bupati...

Kabid Kebudayaan TTS Oktan Betty : Tari  Ma’ekat adalah Tari Pengikat Persaudaraan  Setelah Perang

Sen, 21 Jun 2021 03:53:25am

NEWS ASPIRASI RAKYAT, SOE TTS – Tari Ma’ekat adalah Tari pengikat kembali persaudaraan yang sebelumnya telah terjadi silang pendapat dan...

Tim Peneliti BPNB Provinsi Bali : Tari Ma’ekat Adalah Ceritera Kegigihan Perang Manjaga Tanah Ulayat

Ming, 20 Jun 2021 04:47:39pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, SOE TTS – Tim Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Bali, yang terdiri dari I Gusti Ayu Armini,...

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas