23 November 2020
News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
IMG20200517140623

Kupang, News Aspirasi Rakyat.Com – Dewan Perwakiilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT menilai realokasi dan refocussing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT Tahun Anggaran (TA) sebesar 35 % atau senilai Rp 810 Milyar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 masih ‘mengambang’ alias tidak jelas peruntukannya dan tidak didukung oleh data-data yang akurat.

Demikian dikatakan Anggota DPRD NTT, Patris Lali Wolo kepada wartawan saat dimintai tanggapannya di kediamannya pada Minggu (17/5/20), terkait realokasi dan refocussing APBD NTT TA 2020 untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di NTT. Menurut Patris, realokasi dan refocussing anggaran tersebut didukung oleh DPRD NTT karena selain merupakan instruksi Pemerintah Pusat, juga untuk penanganan bencana kemanusiaan ini.

“Namun saat menjawab pertanyaan saya dalam teleconfrence rapat paripurna DPRD NTT pada Kamis (14/5/20) tentang rincian kegiatan dan besaran dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan, Pemprov tidak dapat menjawabnya secara baik, bahkan terkesan ‘mengambang’. Padahal harusnya sudah di-break down atau dijabarkan dalam rincian kegiatan dan alokasi anggaran. Masyarakat kita saat ini harus segera dibantu. Jadi dana Rp 810 M tersebut harus segera digunakan untuk menolong masyarakat kita. Kalau konsepnya masih ‘mengambang’ kapan baru dapat dilaksanakan?” tandasnya.

Bendahara DPD PDIP NTT ini menjelaskan, pada prinsipnya DPRD NTT mendukung realokasi dan refocussing anggaran Rp 810 M tersebut untuk pencegahan Covid-19. “Sesuai penjelasan Pemprov NTT, realokasi dan refocussing APBD TA 2020 sebesar Rp 810 M tersebut, dialokasikan untuk 1). Bidang kesehatan, khususnya pencegahan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp 100 M, 2). Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 105 M, dan 3). Untuk pemberdayaan masyarakat terdampak Rp 605 M,” rincinya.

Namun dalam rapat tersebut, Pemprov NTT tidak menyertakan dengan data-data yang lengkap dan akurat menyangkut rincian kegiatan, serta rincian penggunaan dana selama ini. “Kegiatan mana yang sudah dijalankan dengan besaran dananya berapa? Pemprov hanya menyebut alokasi dana itu untuk 3 kegiatan utama. Menjawab pertanyaan kami dalam rapat itu, Pak Sekda NTT hanya mengatakan lupa membawa rincian datanya,” ungkap Patris.

Pemprov NTT, lanjut Patris, seharusnya tidak boleh menjawab seenaknya seperti itu. “Ini kan rapat dengan judul pembahasan anggaran Covid-19, tapi kok data-data itu tidak dibawa? Ada apa ini? Padahal Dewan perlu mendapat penjelasan yang lengkap tentang rincian dan alokasi anggaran Rp 810 M tersebut. Lalu dana yang telah dipakai selama ini oleh Pemprov NTT untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 berapa banyak? Tapi Pemprov tidak memberikan rinciannya sama sekali. Dalam penjelasan Pemprov kepada lembaga DPRD, hanya disebutkan nilai totalnya saja Rp 810 M. Padahal harus transparan sehingga tidak terkesan ditutup-tutupi atau disembunyikan,” kritiknya.

Harusnya, kata Patris – Legislator dengan perolehan suara terbanyak di DPRD NTT – Pemprov NTT dapat menjelaskan kepada DPRD NTT tentang realokasi dan refocussing APBD NTT secara transparan dengan disertai rincian kegiatan dan besaran alokasi dana dalam setiap kegiatan. “Juga berapa besar dana yang telah digunakan Pemprov dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 sekitar 2 bulan terakhir ini. Bagaimana mekanisme/pola penyaluran bantuan dan skenario pasca Covid-19. Jadi penggunaan dana Rp 810 M tersebut menjadi jelas dan transparan,” tandasnya.

Yang saya cermati, lanjut Patris, Pemprov NTT malah mengklaim sejumlah kegiatan yang telah dialokir dalam APBD Murni TA 2020 sebagai bagian dari realokasi dan refocussing kegiatan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19. “Misalnya saja kegiatan Tanam Jagung Panen Sapi dan kegiatan sumur bor. Kok diklaim sebagai program pemberdayaan masyarakat terdampak? Padahal kegiatan-kegiatan itu sudah ada dalam APBD Murni 2020 tapi diklaim sebagai bagian dari realokasi dan refocussing APBD. Ini menjadi tumpang tindih,” katanya.

Seharusnya, jelasnya, Pemprov NTT melakukan realokasi dan refocussing APBD secara proporsional sebesar Rp 35 % dari besaran APBD TA 2020. “Realokasi dan refocussing APBD tersebut dilakukan dengan membatalkan sejumlah kegiatan yang tidak/kurang penting dalam APBD Murni 2020 dan dialihkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, JPS dan pemberdayaan masyarakat terdampak. Bukan dengan mengklaim program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD sebagai bagian dari realokasi dan refocussing APBD TA 2020. Itu tidak benar. Apa hubungannya sumur bor dan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19?” ujarnya mengkritik.

Selain itu, paparnya, Pemprov NTT tidak memberikan rincian kegiatan dan besaran dana yang telah dipakai atau diserap selama 2 bulan terakhir kepada DPRD NTT. “Misalnya kegiatan pengadaan reagen laboratorium untuk pemeriksaan PCR/Swab yang telah dilaksanakan. Tapi Pemprov tidak menjelaskan besaran dananya berapa? Rincian untuk JPS dan pemberdayaan masyarakat juga tidak ada sama sekali. Ini jadi semakin tidak jelas dan tidak transparan,” ungkap Patris.

Oleh karena, Patris meminta agar realokasi dan refocussing APBD TA 2020 sebesar Rp 810 M itu segera di-breakdown (dijabarkan/dirincikan, red) dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. “Pandemi ini sudah berlangsung 2 bulan, tapi mengapa belum di-break down? Itu harus segera dilakukan. Kalau bisa secepatnya karena saat ini masyarakat terdampak Covid-19 diseluruh NTT sudah sangat membutuhkan bantuan pemerintah,” tegasnya.

Anggota Dewan, lanjutnya, juga perlu mendapat penjelasan dan rincian kegiatan disertai dengan data-data yang akurat agar pihaknya juga dapat menjelaskan ketika masyarakat mempertanyakan kepada anggota Dewan. “Sehingga kami juga bisa menjelaskannya dengan baik. Data penerima bantuan juga harus akurat agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan antara bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab/Pemkot. Ini sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020,” papar Patris.

Anggota Fraksi PDIP DPRD NTT dari Dapil Sikka, Ende, Nagekeo dan Ngada ini juga mengkritik penjelasan Pemprov NTT tentang asalan keterlambatan penyaluran karena masih menunggu data penerima bantuan dari Pemerintah Pusat. “Yang punya masyarakat itu kan pemerintah daereh, kok masih menunggu pengiriman data dari Pemerintah Pusat? Data itu kan sebenarnya berasal dan dikirim oleh Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kondisi ekonomi masyarakatnya. Siapa-siapa warganya yang pantas dibantu? Harusnya pendataan itu sudah dilaksanakan sejak awal, bukan malah menyalahkan dan melempar tanggungjawab kepada Pemerintah Pusat,” tandas Patris. (nar/tim)

0 0 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

KADIS PUPR PROV NTT , MAKSI NENABU : JALAN RUSAK DI KM 22 JURUSAN KUPANG BAUN SEGERA DIPERBAIKI

Ming, 22 Nov 2020 11:38:35pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG – Ruas Jalan Provinsi Jurusan Kupang-Baun, tepatnya di Kilometer 22 desa Marena, dikeluhkan masyarakat setempat...

Tuntutan JPU Tidak Sesuai Fakta Sidang dan Dinilai Gagal Menegakan Keadilan

Kam, 19 Nov 2020 11:46:56pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Sulayman (YS) dalam pledoi (nota pembelaannya, red) menilai Tuntutan Jaksa...

Sidang Tipikor : Jaksa Tuntut Stefanus 18,5 Tahun Penjara Karena Perkenalkan Debitur ke Bank

Sel, 17 Nov 2020 04:09:53pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Karena menjual asetnya kepada 5 orang calon debitur Bank NTT dan memperkenalkannya kepada pihak Bank NTT, Jaksa...

PASIEN COVID-19 YANG SEMBUH KESULITAN HIDUP NORMAL

Sen, 16 Nov 2020 11:31:26pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM JAKARTA – Dilansir dari CNN Indonesia bahwa  studi terbaru menunjukkan pasien yang telah sembuh...

2 PENGENDARA MOTOR HADANG SEORANG IBU DENGAN PISAU DI SIMPANG JALAN INA BOI

Ming, 15 Nov 2020 12:36:03pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG – Warga Kota Kupang diminta berhati-hati jika melewati simpang jalan raya seputaran Gedung Ina Boi Kota Baru....

STATUS COLLECT 2, KREDIT CV MM LINEN BELUM MACET

Ming, 15 Nov 2020 11:02:48am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG -  Status kredit Direktur CV MM Linen, Yohanes Sulayman (YS) dengan nilai sekitar Rp 44 Milyar belum dapat...

JPU Tuntut 26,5 Tahun Penjara : PH YS katakan Sangat Fantastis Karena Tidak Ada Hal Yang Meringankan Terdakwa

Jum, 13 Nov 2020 04:41:06am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Perkara Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank NTT dengan terdakwa Yohanes Sulayman...

Sidang Lapangan Pemeriksaan Barang Bukti : Dugaan Korupsi Kredit Macer di Bank NTT

Sel, 10 Nov 2020 11:23:31pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT menyita 14 bidang tanah milik terdakwa Stefanus Sulayman (SS) dan 1 unit Ruko di...

KELUARGA KORBAN HARAP HAKIM JATUHKAN VONIS YANG SEADIL ADILNYA ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA NIKSON LENDE

Sen, 9 Nov 2020 09:57:35am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM SUMBA BARAT DAYA – Mengamati dan mencermati persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nikson Lende (korban...

Ahli Perbankan : Pihak Ketiga Tak Bisa Dipidana Karena Kredit Macet Debitur Bank

Sen, 9 Nov 2020 06:09:09am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Pihak ketiga/keluarga/pihak lain, baik rekan bisnis maupun pihak keluarga tidak dapat dimintai...

Video Terbaru

bannerrwr

Berita Terbaru

bannerrwr

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

Berita sosmed 2

Jum, 15 Nov 2019 02:18:45am

Berita medsos

Jum, 15 Nov 2019 02:16:13am
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas