24 November 2020
News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
saksi ahli-2 NAR

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG –  Kasus Kredit macet di Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT alias Bank NTT yang melibatkan terdakwa Yohanes Sulayman  dan Stefanus Sulayman  merupakan masalah perdata sehingga tidak dapat dipidana (dengan Undang-Undang Perbankan, red), apalagi diproses dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Demikian keterangan dari saksi Ahli Hukum Pidana Korupsi Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum terdakwa Yohanes Sulayman  dan Stefanus Sulayman, dalam sidang Keterangan Saksi Ahli yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, SH, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, SH, MH dan Ari Prabowo, SH di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (5/11/20). 

“Kalau permohonan kredit diajukan sesuai SOP, agunan ada dan dinilai dengan benar, kredit dicairkan, tapi kemudian macet. Itu tidak bisa diproses pidana. Kalau saya sepanjang sejak awal tidak ada unsur kesengajaan/niat (fraud/kecurangan perbankan, red) untuk memperkaya diri yang melawan hukum dan merugikan negara tidak bisa dipidana,” ujarnya.

Dalam sidang yang berlangsung sejak Pukul 10.00 (Jam 10 pagi) hingga Pukul 21.00 (Jam 9 malam) tersebut menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni Ahli Hukum Pidana Korupsi, Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum dan Ahli Hukum Perbankan Dr. Prawita Thalib, SH, MH dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.  Sedangkan Yohanes Sulayman  dan Stefanus Suleman dihadirkan secara online dari Rutan Kupang.

Dalam keterangannya, Saksi Ahli Hukum Pidana Korupsi, Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum berulangkali menegaskan bahwa perikatan/perjanjian kredit antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) merupakan perbuatan keperdataan, sehingga apabila terjadi wanprestasi (ingkar yang dilakukan oleh salah satu pihak, red) maka penyelesaiannya harus ditempuh dengan upaya hukum keperdataan (sesuai perjanjian/perikatan/kontrak) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.  

“Jika proses kredit, sejak permohonan kredit, pengajuan agunan, analisis kredit, hinggga pencairan kredit dilakukan secara benar sesuai SOP (Standar Operasi dan Prosedur, red) dan kemudian hari kredit tersebut macet maka pihak-pihak yang terkait tidak bisa dipidana. Penyelesaiannya tetap dilakukan secara perdata, yakni melelang jaminan/agunan yang sebelumnya telah diikat hak tanggungannya secara sempurna,” jelasnya menjawab pertanyaan Tim Kuasa Hukum Yohanes Sulayman dan Stefanus Sulayman,  dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates (Amos H.Z Taka, SH, MH, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA, Nurmawan Wahyudi, SH, MH).

Proses pidana terhadap kredit macet, lanjut Bambang, dapat dilakukan bila sejak awal perbuatan perdata tersebut telah ada niat/keinginan buruk yang melawan hukum oleh pihak-pihak yang melakukan perikatan/perjanjian). “Contohnya, saya mengkoordinir pengajuan kredit untuk 50 orang, tapi sejak awal saya sudah bilang bahwa nanti kamu dapat sekian, saya dapat sekian. Itu sudah ada niat. Lalu saat kredit cair saya hanya memberikan sebagian dananya. Lalu kreditnya macet. Kalau seperti itu, sudah ada niat jahat/buruk sejak awal yang melawan hukum sehingga itu bisa dipidana,” paparnya.

Namun, jelas Bambang, jika sejak permohonan, pengajuan agunan, analisis kredit hingga pencairan dana tidak ada unsur kesengajaan yang melawan hukum, maka tidak bisa dipidana (pidana perbankan, red).  “Sepanjang proses kredit itu sejak tidak ada niat buruk/jahat yang melawan hukum, maka itu tidak bisa dipidana,” tegasnya menjawab pertanyaan Tim Pengacara.

Saat ditanya Tim Pengacara, apakah kredit macet dapat diproses sebagai Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara? Bambang mengatakan, kredit macet tidak bisa proses sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

“Tadi saya sampaikan bahwa keuangan negara itu ada dua, yaitu keuangan negara yang tidak dipisahkan seperti APBN/APBD dan keuangan negara yang dipisahkan seperti pada BUMN/BUMND.  Ini harus dibedakan, kalau pada APBN/APBD bisa langsung dikategorikan kerugian negara. Tapi pada keuangan negara yang dipisahkan seperti pada BUMN/BUMD tidak bisa serta merta dikategorikan sebagai kerugian negara,” tandasnya.

Menurutnya, ada perbedaan dalam menilai apakah terjadi suatu kerugian negara dalam lembaga/instansi pemerintah (APBN/APBD) dan BUMN/BUMN.  “Dalam pengelolaan keuangan negara yang tidak dipisahkan (APBN/APBD), kerugian yang dialami bisa langsung dikategorikan sebagai kerugian negara. Tapi pada pengelolaan keuangan negara pada BUMN/BUMD tidak serta merta bisa dikategorikan kerugian negara,” ungkap Bambang.

Bambang memaparkan, dalam BUMN/BUMD, negara melakukan penyertaan modal (investasi, red) dalam bentuk saham (minimal 51%, red) dan negara/daerah mendapatkan deviden (pembagian hasil usaha dari  penyertaan modal, red). “Sehingga jika terjadi masalah, belum tentu serta merta menurunkan saham yang diinvestasikan oleh negara/daerah dalam BUMN/BUMD tersebut,” ujarnya.

Kalau kredit macet, jelasnya, bisa saja menurunkan keuntungan BUMN/BUMD dan menurunkan besaran deviden yang dibagikan kepada pemegang saham, tetapi uang negara yang telah diinvestasikan dalam bentuk saham pada BUMN/BUMD tersebut nilainya tetap atau tidak berkurang nilainya. “Kalau sahamnya 51 % yah tetap 51%.  Tidak pernah ada direksi BUMN yang dipidana kalau merugi.  Menurut saya, sepanjang dilakukan berdasarkan aturan pengelolaan (tidak melawan hukum) tidak bisa dipidana,” tegasnya.

Seperti diberitakan berbagai media sebelumnya, Yohanes Sulayman dan Stefanus Sulayman ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT bersama beberapa tersangka lainnya dalam kasus kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya total kredit sekitar Rp 130 Milyar.

Berdasarkan fakta persidangan, Yohanes Sulayman  adalah salah satu debitur Bank NTT yang kreditnya dalam retrukturisasi/penjadwalan ulang kredit.  Sedangkan Stefanus Sulaiman adalah seorang pelaku jual beli aset yang tidak terlibat dalam kredit macet saudaranya, Yohanes Sulaiman. Namun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yohanes Sulayman  dan Stefanus Sulayman didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan 3 serta Pasal 18 UU Tipikor, dan Pasal 55 KUHP. (NAR/Tim)

5 1 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

KADIS PUPR PROV NTT , MAKSI NENABU : JALAN RUSAK DI KM 22 JURUSAN KUPANG BAUN SEGERA DIPERBAIKI

Ming, 22 Nov 2020 11:38:35pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG – Ruas Jalan Provinsi Jurusan Kupang-Baun, tepatnya di Kilometer 22 desa Marena, dikeluhkan masyarakat setempat...

Tuntutan JPU Tidak Sesuai Fakta Sidang dan Dinilai Gagal Menegakan Keadilan

Kam, 19 Nov 2020 11:46:56pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Sulayman (YS) dalam pledoi (nota pembelaannya, red) menilai Tuntutan Jaksa...

Sidang Tipikor : Jaksa Tuntut Stefanus 18,5 Tahun Penjara Karena Perkenalkan Debitur ke Bank

Sel, 17 Nov 2020 04:09:53pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Karena menjual asetnya kepada 5 orang calon debitur Bank NTT dan memperkenalkannya kepada pihak Bank NTT, Jaksa...

PASIEN COVID-19 YANG SEMBUH KESULITAN HIDUP NORMAL

Sen, 16 Nov 2020 11:31:26pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM JAKARTA – Dilansir dari CNN Indonesia bahwa  studi terbaru menunjukkan pasien yang telah sembuh...

2 PENGENDARA MOTOR HADANG SEORANG IBU DENGAN PISAU DI SIMPANG JALAN INA BOI

Ming, 15 Nov 2020 12:36:03pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG – Warga Kota Kupang diminta berhati-hati jika melewati simpang jalan raya seputaran Gedung Ina Boi Kota Baru....

STATUS COLLECT 2, KREDIT CV MM LINEN BELUM MACET

Ming, 15 Nov 2020 11:02:48am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG -  Status kredit Direktur CV MM Linen, Yohanes Sulayman (YS) dengan nilai sekitar Rp 44 Milyar belum dapat...

JPU Tuntut 26,5 Tahun Penjara : PH YS katakan Sangat Fantastis Karena Tidak Ada Hal Yang Meringankan Terdakwa

Jum, 13 Nov 2020 04:41:06am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Perkara Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank NTT dengan terdakwa Yohanes Sulayman...

Sidang Lapangan Pemeriksaan Barang Bukti : Dugaan Korupsi Kredit Macer di Bank NTT

Sel, 10 Nov 2020 11:23:31pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT menyita 14 bidang tanah milik terdakwa Stefanus Sulayman (SS) dan 1 unit Ruko di...

KELUARGA KORBAN HARAP HAKIM JATUHKAN VONIS YANG SEADIL ADILNYA ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA NIKSON LENDE

Sen, 9 Nov 2020 09:57:35am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM SUMBA BARAT DAYA – Mengamati dan mencermati persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nikson Lende (korban...

Ahli Perbankan : Pihak Ketiga Tak Bisa Dipidana Karena Kredit Macet Debitur Bank

Sen, 9 Nov 2020 06:09:09am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Pihak ketiga/keluarga/pihak lain, baik rekan bisnis maupun pihak keluarga tidak dapat dimintai...

Video Terbaru

bannerrwr

Berita Terbaru

bannerrwr

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

Berita sosmed 2

Jum, 15 Nov 2019 02:18:45am

Berita medsos

Jum, 15 Nov 2019 02:16:13am
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas