News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
6 Nov 2020

AHLI PIDANA : KREDIT MACET BANK NTT TIDAK BISA DIPIDANA

Admin - Dilihat 48 kali
saksi ahli-2 NAR

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG –  Kasus Kredit macet di Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT alias Bank NTT yang melibatkan terdakwa Yohanes Sulayman  dan Stefanus Sulayman  merupakan masalah perdata sehingga tidak dapat dipidana (dengan Undang-Undang Perbankan, red), apalagi diproses dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Demikian keterangan dari saksi Ahli Hukum Pidana Korupsi Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum terdakwa Yohanes Sulayman  dan Stefanus Sulayman, dalam sidang Keterangan Saksi Ahli yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, SH, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, SH, MH dan Ari Prabowo, SH di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (5/11/20). 

“Kalau permohonan kredit diajukan sesuai SOP, agunan ada dan dinilai dengan benar, kredit dicairkan, tapi kemudian macet. Itu tidak bisa diproses pidana. Kalau saya sepanjang sejak awal tidak ada unsur kesengajaan/niat (fraud/kecurangan perbankan, red) untuk memperkaya diri yang melawan hukum dan merugikan negara tidak bisa dipidana,” ujarnya.

Dalam sidang yang berlangsung sejak Pukul 10.00 (Jam 10 pagi) hingga Pukul 21.00 (Jam 9 malam) tersebut menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni Ahli Hukum Pidana Korupsi, Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum dan Ahli Hukum Perbankan Dr. Prawita Thalib, SH, MH dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.  Sedangkan Yohanes Sulayman  dan Stefanus Suleman dihadirkan secara online dari Rutan Kupang.

Dalam keterangannya, Saksi Ahli Hukum Pidana Korupsi, Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum berulangkali menegaskan bahwa perikatan/perjanjian kredit antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) merupakan perbuatan keperdataan, sehingga apabila terjadi wanprestasi (ingkar yang dilakukan oleh salah satu pihak, red) maka penyelesaiannya harus ditempuh dengan upaya hukum keperdataan (sesuai perjanjian/perikatan/kontrak) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.  

“Jika proses kredit, sejak permohonan kredit, pengajuan agunan, analisis kredit, hinggga pencairan kredit dilakukan secara benar sesuai SOP (Standar Operasi dan Prosedur, red) dan kemudian hari kredit tersebut macet maka pihak-pihak yang terkait tidak bisa dipidana. Penyelesaiannya tetap dilakukan secara perdata, yakni melelang jaminan/agunan yang sebelumnya telah diikat hak tanggungannya secara sempurna,” jelasnya menjawab pertanyaan Tim Kuasa Hukum Yohanes Sulayman dan Stefanus Sulayman,  dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates (Amos H.Z Taka, SH, MH, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA, Nurmawan Wahyudi, SH, MH).

Proses pidana terhadap kredit macet, lanjut Bambang, dapat dilakukan bila sejak awal perbuatan perdata tersebut telah ada niat/keinginan buruk yang melawan hukum oleh pihak-pihak yang melakukan perikatan/perjanjian). “Contohnya, saya mengkoordinir pengajuan kredit untuk 50 orang, tapi sejak awal saya sudah bilang bahwa nanti kamu dapat sekian, saya dapat sekian. Itu sudah ada niat. Lalu saat kredit cair saya hanya memberikan sebagian dananya. Lalu kreditnya macet. Kalau seperti itu, sudah ada niat jahat/buruk sejak awal yang melawan hukum sehingga itu bisa dipidana,” paparnya.

Namun, jelas Bambang, jika sejak permohonan, pengajuan agunan, analisis kredit hingga pencairan dana tidak ada unsur kesengajaan yang melawan hukum, maka tidak bisa dipidana (pidana perbankan, red).  “Sepanjang proses kredit itu sejak tidak ada niat buruk/jahat yang melawan hukum, maka itu tidak bisa dipidana,” tegasnya menjawab pertanyaan Tim Pengacara.

Saat ditanya Tim Pengacara, apakah kredit macet dapat diproses sebagai Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara? Bambang mengatakan, kredit macet tidak bisa proses sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

“Tadi saya sampaikan bahwa keuangan negara itu ada dua, yaitu keuangan negara yang tidak dipisahkan seperti APBN/APBD dan keuangan negara yang dipisahkan seperti pada BUMN/BUMND.  Ini harus dibedakan, kalau pada APBN/APBD bisa langsung dikategorikan kerugian negara. Tapi pada keuangan negara yang dipisahkan seperti pada BUMN/BUMD tidak bisa serta merta dikategorikan sebagai kerugian negara,” tandasnya.

Menurutnya, ada perbedaan dalam menilai apakah terjadi suatu kerugian negara dalam lembaga/instansi pemerintah (APBN/APBD) dan BUMN/BUMN.  “Dalam pengelolaan keuangan negara yang tidak dipisahkan (APBN/APBD), kerugian yang dialami bisa langsung dikategorikan sebagai kerugian negara. Tapi pada pengelolaan keuangan negara pada BUMN/BUMD tidak serta merta bisa dikategorikan kerugian negara,” ungkap Bambang.

Bambang memaparkan, dalam BUMN/BUMD, negara melakukan penyertaan modal (investasi, red) dalam bentuk saham (minimal 51%, red) dan negara/daerah mendapatkan deviden (pembagian hasil usaha dari  penyertaan modal, red). “Sehingga jika terjadi masalah, belum tentu serta merta menurunkan saham yang diinvestasikan oleh negara/daerah dalam BUMN/BUMD tersebut,” ujarnya.

Kalau kredit macet, jelasnya, bisa saja menurunkan keuntungan BUMN/BUMD dan menurunkan besaran deviden yang dibagikan kepada pemegang saham, tetapi uang negara yang telah diinvestasikan dalam bentuk saham pada BUMN/BUMD tersebut nilainya tetap atau tidak berkurang nilainya. “Kalau sahamnya 51 % yah tetap 51%.  Tidak pernah ada direksi BUMN yang dipidana kalau merugi.  Menurut saya, sepanjang dilakukan berdasarkan aturan pengelolaan (tidak melawan hukum) tidak bisa dipidana,” tegasnya.

Seperti diberitakan berbagai media sebelumnya, Yohanes Sulayman dan Stefanus Sulayman ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT bersama beberapa tersangka lainnya dalam kasus kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya total kredit sekitar Rp 130 Milyar.

Berdasarkan fakta persidangan, Yohanes Sulayman  adalah salah satu debitur Bank NTT yang kreditnya dalam retrukturisasi/penjadwalan ulang kredit.  Sedangkan Stefanus Sulaiman adalah seorang pelaku jual beli aset yang tidak terlibat dalam kredit macet saudaranya, Yohanes Sulaiman. Namun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yohanes Sulayman  dan Stefanus Sulayman didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan 3 serta Pasal 18 UU Tipikor, dan Pasal 55 KUHP. (NAR/Tim)

5 1 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

Edri Brow Media, Masuk Nominasi Indonesia Website Awards 2020

Kam, 4 Mar 2021 07:12:49pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Edri Brow Media - Desainer website Kupang, masuk nominasi Indonesia Website Awards 2020 pada kategori Webiste...

Kemendikbud Luncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK 

Rab, 3 Mar 2021 06:34:29pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan...

Pemprov NTT Memfasilitasi Lomba Putra-Putri Tari Tingkat Provinsi

Rab, 3 Mar 2021 06:01:49pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui  UPTD Taman Budaya dan Dewan Kerajinan Daerah...

Masyarakat Diminta Hapus Konten Apabila Mendapat Teguran dari Polisi Virtual

Rab, 3 Mar 2021 01:54:43am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto meminta masyarakat segera menghapus postingan di media sosial (medsos)...

Gubernur VBL Minta BPKP Serius Lakukan Pendampingan Untuk Penertiban Administrasi Pemerintahan Daerah

Sen, 1 Mar 2021 12:01:18pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.com, KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk...

PSPG LPPM UKI dan Pemprov NTT Lakukan Webinar Kopi  Sebagai Komoditas Unggulan : ‘NTT Bisa Defisit Jika Tidak Segera Diantisipasi’

Ming, 28 Feb 2021 07:42:56am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.com – Dalam upaya memajukan kehidupan perekonomian masyarakat NTT, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan...

Ibu Negara Canangkan Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Lingkungan Masyarakat di Serang

Jum, 26 Feb 2021 02:16:02am

BANTEN, NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM - Pencanangan peningkatan kualitas kesehatan ini didasari oleh masih rendahnya kesadaran penggunaan jamban sendiri...

Komisi II DPRD Ende, Pastikan Pekerjaan Ruas Jalan Pu’ukungu-Orekose Tidak Rusak

Kam, 25 Feb 2021 03:28:14am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende memastikan pekerjaan ruas Jalan Kabupaten Ende, ruas...

Presiden Joko Widodo Resmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur

Rab, 24 Feb 2021 02:51:35am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM,  MAUMERE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur,...

PRESIDEN JOKOWI KE NTT : TINJAU LUMBUNG PANGAN DAN RESMIKAN BENDUNGAN NAPUN GETE

Sel, 23 Feb 2021 01:39:37am

JAKARTA, NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM – Humas Kemensetneg memberitakan bahwa Presiden Joko Widodo pada Selasa pagi, 23 Februari 2021, bertolak menuju...

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas