News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
Foto
NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, MOROWALI – Anggota Komisi II DPR RI  Fraksi Partai Demokrat, Drs H Anwar Hafid MSi merasa sangat berdosa dengan masyarakat di Morowali. Sebab, apa yang dilakukannya selama ini dalam memperjuangkan lahan transmigrasi yang didiami warganya hingga kini belum membuahkan hasil.

Anggota Komisi II DPRRI Fraksi Partai Demokrat, Drs H Anwar Hafid, MSi merasa sangat berdosa dengan masyarakat di Morowali. Sebab, apa yang dilakukannya selama ini dalam memperjuangkan lahan transmigrasi yang didiami warganya hingga kini belum membuahkan hasil.

Dalam keterangannya kepada wartawan, merujuk pada pernyataannya dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Sofyan A Djalil kemarin, ia mengingatkan komitmen Presiden Joko Widodo soal transmigrasi.

“Kita mau bela yang mana? Bela yang kaya atau membela masyarakat? Mereka (transmigran) itu orang susah kemudian dipindahkan supaya taraf hidupnya bisa lebih baik. Tapi kalau mereka ditelantarkan, Negara ada dimana? Padahal Pak Presiden selalu bilang, Negara harus hadir ditengah-tengah masyarakat,” tegas Anwar Hafid.

Mantan Bupati Morowali itu mengungkapkan, dirinya sudah lama memperjuangkan transmigran di Morowali agar mendapatkan hak-haknya. Soal lahan transmigran yang diambil salah satu perusahaan itu bahkan pernah disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Saat menjabat sebagai kepala daerah, dirinya secara resmi juga sudah menyampaikan surat ke Badan Pertanahan Negara (BPN). Dimana isinya meminta agar lahan yang didiami transmigran dilakukan enclave atau tidak dimasukan dalam surat ukur. Disertakan dalam surat itu berbagai dokumen pendukung agar lahan transmigran dilakukan enclave.

“Tetapi (setelah) surat saya itu, terbit HGU, semua lahan transmigrasi masuk dalam HGU perusahaan, PT Citra. Jadi surat kami itu tidak ada manfaatnya,” jelas Anwar.

Dengan terbitnya sertifikat hak guna usaha (HGU) PT Cahaya Idola Tunggal Rona Alam (CITRA), masyarakat yang mendiami lahan miliknya tanpa sertifikat. Ia menyayangkan warganya yang mengharapkan peningkatan taraf hidup dengan mengikuti program transmigrasi, namun saat ini justru terlunta-lunta.

“Bayangkan, masyarakat hari ini tidak punya sertifikat. Ini, saya minta ke fraksi saya dibawa ke Komisi II karena ini pak, ini dosa bagi saya. Kenapa dosa? Karena saya yang mendatangkan transmigran itu yang sampai hari ini mereka belum memiliki sertifikat,” kata Anwar.

“Datang perusahaan, mereka (transmigran) tidak tahu pak, saya punya HGU, maka lahan transmigrasi, lahan kebun, ditanami sawit, tidak bisa berkutik,” sambungnya.

Masih dari Morowali, Anwar Hafidmengungkapkan kasus sengketa lahan dengan PTPN XIV, tepatnya di Morowali Utara. Lahan milik masyarakat yang sudah dikelola bertahun-tahun, baik dalam bentuk persawahan, perkebunan bahkan sampai pemukiman, tiba-tiba keluar HGU.

Dia meminta Menteri Sofyan Djalil mengambil tindakan tegas dan memberlakukan status quo atas permasalahan lahan yang dihadapi masyarakat.

Pemegang sertifikat HGU, lanjut Anwar Hafid, bisa dengan mudahnya memperoleh pengakuan. Bahkan, pemegang GHU bisa menggunakan segala kekuatan negara untuk mengusir masyarakat. Menteri Sofyan Djalil diajaknya untuk mengecek langsung kondisi masyarakat saat ini di Morowali Utara dan mengambil keputusan tegas.

“Kalau Pak Menteri punya keberanian, besar saya kira dicek, diperintahkan bahwa lokasi ini sementara dalam penyelesaian di kementerian, agar semua aktifitas perusahaan tidak dilakukan, rakyat sudah puas itu pak. Daripada mereka setiap hari disitu, melihat, apalagi ini lahan transmigrasi. Kasihan mereka,” kata dia.

Pentingnya Menteri ATR/BPN meninjau langsung perlu dilakukan, karena belakangan kepala daerah setempat mengalah dengan pihak perusahaan. Yakni dengan mencarikan lahan baru sebagai pengganti lahan yang didiami transmigran sekarang.

“Bagaimana ini kira-kira, ini swasta, transmigrasi ini perintah Undang-Undang, perintah Negara, mereka hadir disana dalam rangka pengentasan kemiskinan. Mereka meninggalkan kampungnya, datang mencari hidup tapi kemudian mereka terlantar. Saya yang merasa berdosa, karena saya yang menandatangani lahan itu untuk transmigrasi,” ucap Anwar.

Mendapati pernyataan Anwar Hafid, Menteri Sofyan A Djalil mengaku sedih. Ia berjanji akan menindak lanjuti di lapangan. Sofyan mengatakan jika para transmigran itu menempati kawasan hak pengguna lain (HPL), maka sertifikat HGU yang diterbitkan tidak sah dan dapat dipidana.

“Sedih sekali kasus yang bapak ceritakan,” ucapnya.

Menteri Sofyan menjelaskan Presiden Joko Widodo menetapkan program tanah reforma agraria (Tora) seluas sembilan juta hektare. Program itu berdasarkan skema RA RPJMN 2015-2019 dan tetap dilanjutkan pada RPJM 2020-2024.

Tora terbagi dalam dua program yakni legalisasi aset seluas 4,5 juta hektare dan redistribusi tanah 4,5 juta hektare. Hingga 30 Januari 2021, Tora legalisasi aset seluas 4,5 juta hektare telah dilakukan untuk tanah transmigrasi yakni sertifikasi hak milik tanah transmigrasi dengan target 0,6 juta hektar, telah tercapai 168.819 bidang seluas 113.109 hektare atau 18,85 persen. (newsar/Red)

 

0 0 votes
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

Proyek Insenerator Dinas LHK NTT Senilai Rp 5,9 M Bermasalah

Sab, 10 Jul 2021 12:39:24am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Proyek pembangunan Insenerator (mesin pengolah limbah B3) senilai  Rp 5,9 Milyar pada Dinas  Lingkungan Hidup...

Desa Kaeneno Terang, Kades dan Masyarakat Ucap Terimakasih Bapak Gubernur

Kam, 8 Jul 2021 05:07:04pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), Kamis 08/07/2021, bertempat di ruang kerjanya, ...

Pusat Kajian Pendidikan dan Budaya Dewantara Lakukan Webinar Kebangsaan Untuk  Menguatkan Rasa Nasionalisme

Rab, 7 Jul 2021 09:28:11am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Pusat Kajian Pendidikan dan Budaya Dewantara/Yayasan Karakter Pancasila, melakukan kegiatan Webinar Kebangsaan...

Pemimpin Harus Mampu Tarik Orang Lain Dengan Teladan

Sel, 29 Jun 2021 03:30:49am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, Kupang - Wakil Gubernur NTT,  Josef Nae Soi (JNS)  menegaskan, pemimpin harus mampu mewujudkan semangat perubahan lewat...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anak 12-17 Tahun Segera Dimulai

Sen, 28 Jun 2021 10:12:16pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Pemerintah akan segera melakukan vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak berusia 12-17 tahun. Hal tersebut dipastikan...

Pengukuhan dan Pelantikan DPD Ikatan Alumni Lemhanas Provinsi NTT masa jabatan 2021-2026

Jum, 25 Jun 2021 01:51:54am

NEWS ASPIRASI RAKYAR.COM, KUPANG - Ketua Umum DPD DPD Ikatan Alumni Lemhanas, Jend. TNI. Purnawirawan Agum Gumelar melantik Dewan Pengurus Daerah...

Pater Gregorius Neonbasu SVD : Tari Perang Bernilai Sosial Untuk Kepentingan Bersama

Rab, 23 Jun 2021 05:33:37am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Pater Gregorius Neonbasu, SVD, yang adalah seorang antropolg asal NTT ini, mengatakan bahwa pada umumnya Tarian...

Ketua Umum PWRI Minta Bupati Bogor Jelaskan Maksud Ucapan Wartawan Bodrex

Sel, 22 Jun 2021 05:15:40pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Dr. Suriyanto PD angkat bicara terkait penyataan Bupati...

Kabid Kebudayaan TTS Oktan Betty : Tari  Ma’ekat adalah Tari Pengikat Persaudaraan  Setelah Perang

Sen, 21 Jun 2021 03:53:25am

NEWS ASPIRASI RAKYAT, SOE TTS – Tari Ma’ekat adalah Tari pengikat kembali persaudaraan yang sebelumnya telah terjadi silang pendapat dan...

Tim Peneliti BPNB Provinsi Bali : Tari Ma’ekat Adalah Ceritera Kegigihan Perang Manjaga Tanah Ulayat

Ming, 20 Jun 2021 04:47:39pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, SOE TTS – Tim Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Bali, yang terdiri dari I Gusti Ayu Armini,...

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas