News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
FOTO BERITA NEWSASPIRASI

KUPANG, NEWSASPIRASIRAKYAT.COM

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) NTT mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar segera mencairkan dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 hasil refocussing dan realokasi APBD NTT Tahun 2020 sekitar Rp 810 Milyar.

Demikian dikatakan dua orang Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi (dari Fraksi PKB) dan Ince Sayuna (dari Fraksi Golkar) kepada wartawan secara terpisah di Gedung DPRD NTT, Kamis (4/6/20). Menurut Ladi dan Sayuna, dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sekitar Rp 810 Milyar tersebut merupakan dana tanggap darurat (bencana, red) yang kewenangan penggunaannya ada pada Gubernur NTT.

“Saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Dana itu merupakan dana tanggap darurat jadi harus segera didistribusikan. Karena itu kami mendesak agar Pemprov NTT segera melakukan pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak (sekitar Rp 105 Milyar, red) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 (sekitar Rp 605 Milyar, red). Karena kalau didistribusikan usai pandemi Covid-19, itu bukan lagi tanggap darurat,” ujar Aloysius Malo Ladi.

Politisi PKB dari Dapil Sumba Raya ini meminta Pemprov NTT bergerak cepat sebelum berakhirnya masa karantina dan pemberlakuan New Normal di seluruh NTT.  “Dana tanggap darurat itu disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat di masa karantina saat ini agar tidak melakukan/mengurangi aktivitas di luar rumah untuk meredam penyebaran Covid-19,” jelas politisi yang akrab disapa Alo Ladi.

Lalu, lanjutnya, apakah jika telah masuk dalam pemberlakuan New Normal, masih dapat dikategorikan sebagai tanggap darurat? “Apakah tepat jika aktivitas masyarakat telah berjalan normal kembali baru bantuan itu didistribusikan? Harus ada pemahaman yang sama dari semua pihak, baik pemerintah, DPRD, dan aparat penegak hukum tentang definisi ‘tanggap darurat’ agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.  Karena itu Dewan minta agar dana tanggap darurat tersebut harus segera dicairkan karena masyarakat sedang sangat membutuhkan di saat ini,” tegas Alo Ladi.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna. Menurut politisi Partai Golkar dari Dapil TTS ini, tidak ada pilihan lain bagi Pemprov NTT untuk segera mendistribusikan bantuan tanggap darurat itul. “Kami minta agar dana tanggap darurat itu segera didistribusikan karena masyarakat NTT sedang membutuhkan di masa karantina saat ini. Catatan kita kepada pemerintah adalah dana-dana ini harus tepat sasaran dan harus dioptimalkan sebelum berakhirnya masa karantina Covid-19,” tandas politisi senior di Partai Golkar NTT ini.

Menurut Sayuna, masa karantina akan berakhir pada 15 Mei 2020 ini namun bantuan tanggap darurat belum didistribusikan dengan alasan belum ada data penerima. “Kalau harus menunggu data dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, lalu sampai kapan bantuan tanggap darurat itu dapat didistribusikan? Karena itu kami minta Pemprov NTT untuk pro-aktif atau ‘jemput bola’ untuk mendapat data yang valid, jangan menunggu?” kritiknya.

Untuk mendapatkan data, lanjut Sayuna, Dewan juga meminta Pemprov NTT untuk melibatkan lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat, pengusaha, asosiasi buruh, dan lembaga pendidikan tinggi karena dana Covid-19 juga diperuntukan bagi mahasiswa/i. “Jadi tidak hanya tunggu data dari pemerintah kabupaten/kota, tetapi harus pro-aktif sosialisasi secara masif dan terus-menerus ke masyarakat sehingga orang tahu jalurnya pemanfaatan dana itu.  Dengan begitu, dana tersebut dapat disalurkan dan dibagikan kepada masyarakat dalam masa pandemi ini,” tutur politisi Golkar dari Dapil TTS.

Menurut Sayuna, sesuai informasi yang disampaikan ke DPRD NTT, saat ini Pemprov NTT sedang melakukan klarifikasi data, calon penerima dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Rp 105 Milyar yang dikelola Dinas Sosial dan dana Pemberdayaan Masyarakat Rp 605 Milyar yang dikelola Badan Keuangan Daerah. “Kesulitan mereka saat ini adalah soal klarifikasi data, untuk sinkronkan data antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov. Namun kami minta masalah data itu tidak menjadi hambatan realisasi dana Covid-19,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Sayuna, seharusnya Pemprov NTT mempublikasikan alokasi dana Covid-19 sekitar Rp 810 Milyar itu secara transparan. “Di sebelah (Pemerintah, red)  masih berusaha pembenahan internal. Kami minta media pantau, supaya nanti ketika kita anggap penting kita panggil mereka,” katanya. 

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, anggota DPRD NTT, Patris Lali Wolo (PLW) mendesak Pemprov NTT segera melakukan breakdown terhadap alokasi dana tanggap darurat pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sekitar Rp 810 M. Menurut salah satu politisi masa depan PDIP NTT itu, dana tanggap darurat tersebut harus segera di-breakdown dalam kegiatan-kegiatan secara transparan agar segera dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. (SF/FNI/TIM)

0 0 votes
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

Gubernur VBL Kunjungi Kampus ATK Kupang

Rab, 16 Jun 2021 08:18:01am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kunjungan ke Kampus Akademi Teknik Kupang (ATK) pada selasa...

Program Kampus Merdeka Siapkan Mahasiswa yang Mampu Hadapi Tantangan Perubahan Global

Sel, 15 Jun 2021 06:50:28pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Perubahan global yang terjadi dengan sangat cepat dan tak terduga menimbulkan tantangan tersendiri bagi seluruh...

Polres Ende Lakukan Latihan Pra Operasi Berantas Premanisme dan Kenakalan Remaja

Sel, 15 Jun 2021 05:47:29pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, ENDE -  Melalui Bimtek Latihan Pra Operasi Kita Tingkatkan Profesionalisme Polri dalam Pemberantasan Aksi Premanisme,...

Penasehat Hukum JCNS Kecewa Dengan Putusan Majelis Hakim dan Siap Lapor Komisi Yudisial

Sel, 15 Jun 2021 07:47:06am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG -  Vonis (keputusan, red) Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi, Kabupaten Kupang yang menyidangkan kasus...

Empat Muda-Mudi NTT Raih Anugerah Putri-Putri Tari Indonesia 2021

Sel, 15 Jun 2021 06:37:58am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, MAUMERE - Empat (4) Putera-Puteri Tari Nusa Tenggara Timur berhasil meraih prestasi membanggakan dan mengharumkan nama...

Ketua Umum PWRI, Dr. Suryanto PD Mengutuk Keras Tindakan Premanisme Terhadap Wartawan

Sen, 14 Jun 2021 12:21:37am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Aksi terror kepada wartawan kembali terjadi. Rumah wartawan Harian Metro 24, Sofyan, dibakar oleh orang oleh...

Pemprov Kaltara Serahkan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Seroja di NTT

Jum, 11 Jun 2021 02:47:57pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara turut memberikan bantuan bagi para korban bencana alam seroja di NTT. Bantuan...

Transmigran Morowali Ditelantarkan, Anwar Hafid : Saya Sedih dan Kecewa

Jum, 11 Jun 2021 02:02:06pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, MOROWALI - Anggota Komisi II DPR RI  Fraksi Partai Demokrat, Drs H Anwar Hafid MSi merasa sangat berdosa dengan masyarakat...

Polri Ingatkan Aksi Premanisme Tak Ada Ruang di Indonesia : Kami Tindak Tegas

Jum, 11 Jun 2021 11:32:43am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, SURABAYA – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, Jumat (11/6/2021) pagi, menyampaikan bahwa saat ini Polri...

OJK Dukung Perkembangan Ekonomi Digital Melalui Transformasi di Sektor Jasa Keuangan

Kam, 10 Jun 2021 08:10:05pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA - Sektor keuangan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Untuk...

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas