News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
FOTO BERITA NEWSASPIRASI

KUPANG, NEWSASPIRASIRAKYAT.COM

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) NTT mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar segera mencairkan dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 hasil refocussing dan realokasi APBD NTT Tahun 2020 sekitar Rp 810 Milyar.

Demikian dikatakan dua orang Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi (dari Fraksi PKB) dan Ince Sayuna (dari Fraksi Golkar) kepada wartawan secara terpisah di Gedung DPRD NTT, Kamis (4/6/20). Menurut Ladi dan Sayuna, dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sekitar Rp 810 Milyar tersebut merupakan dana tanggap darurat (bencana, red) yang kewenangan penggunaannya ada pada Gubernur NTT.

“Saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Dana itu merupakan dana tanggap darurat jadi harus segera didistribusikan. Karena itu kami mendesak agar Pemprov NTT segera melakukan pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak (sekitar Rp 105 Milyar, red) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 (sekitar Rp 605 Milyar, red). Karena kalau didistribusikan usai pandemi Covid-19, itu bukan lagi tanggap darurat,” ujar Aloysius Malo Ladi.

Politisi PKB dari Dapil Sumba Raya ini meminta Pemprov NTT bergerak cepat sebelum berakhirnya masa karantina dan pemberlakuan New Normal di seluruh NTT.  “Dana tanggap darurat itu disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat di masa karantina saat ini agar tidak melakukan/mengurangi aktivitas di luar rumah untuk meredam penyebaran Covid-19,” jelas politisi yang akrab disapa Alo Ladi.

Lalu, lanjutnya, apakah jika telah masuk dalam pemberlakuan New Normal, masih dapat dikategorikan sebagai tanggap darurat? “Apakah tepat jika aktivitas masyarakat telah berjalan normal kembali baru bantuan itu didistribusikan? Harus ada pemahaman yang sama dari semua pihak, baik pemerintah, DPRD, dan aparat penegak hukum tentang definisi ‘tanggap darurat’ agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.  Karena itu Dewan minta agar dana tanggap darurat tersebut harus segera dicairkan karena masyarakat sedang sangat membutuhkan di saat ini,” tegas Alo Ladi.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna. Menurut politisi Partai Golkar dari Dapil TTS ini, tidak ada pilihan lain bagi Pemprov NTT untuk segera mendistribusikan bantuan tanggap darurat itul. “Kami minta agar dana tanggap darurat itu segera didistribusikan karena masyarakat NTT sedang membutuhkan di masa karantina saat ini. Catatan kita kepada pemerintah adalah dana-dana ini harus tepat sasaran dan harus dioptimalkan sebelum berakhirnya masa karantina Covid-19,” tandas politisi senior di Partai Golkar NTT ini.

Menurut Sayuna, masa karantina akan berakhir pada 15 Mei 2020 ini namun bantuan tanggap darurat belum didistribusikan dengan alasan belum ada data penerima. “Kalau harus menunggu data dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, lalu sampai kapan bantuan tanggap darurat itu dapat didistribusikan? Karena itu kami minta Pemprov NTT untuk pro-aktif atau ‘jemput bola’ untuk mendapat data yang valid, jangan menunggu?” kritiknya.

Untuk mendapatkan data, lanjut Sayuna, Dewan juga meminta Pemprov NTT untuk melibatkan lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat, pengusaha, asosiasi buruh, dan lembaga pendidikan tinggi karena dana Covid-19 juga diperuntukan bagi mahasiswa/i. “Jadi tidak hanya tunggu data dari pemerintah kabupaten/kota, tetapi harus pro-aktif sosialisasi secara masif dan terus-menerus ke masyarakat sehingga orang tahu jalurnya pemanfaatan dana itu.  Dengan begitu, dana tersebut dapat disalurkan dan dibagikan kepada masyarakat dalam masa pandemi ini,” tutur politisi Golkar dari Dapil TTS.

Menurut Sayuna, sesuai informasi yang disampaikan ke DPRD NTT, saat ini Pemprov NTT sedang melakukan klarifikasi data, calon penerima dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Rp 105 Milyar yang dikelola Dinas Sosial dan dana Pemberdayaan Masyarakat Rp 605 Milyar yang dikelola Badan Keuangan Daerah. “Kesulitan mereka saat ini adalah soal klarifikasi data, untuk sinkronkan data antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov. Namun kami minta masalah data itu tidak menjadi hambatan realisasi dana Covid-19,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Sayuna, seharusnya Pemprov NTT mempublikasikan alokasi dana Covid-19 sekitar Rp 810 Milyar itu secara transparan. “Di sebelah (Pemerintah, red)  masih berusaha pembenahan internal. Kami minta media pantau, supaya nanti ketika kita anggap penting kita panggil mereka,” katanya. 

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, anggota DPRD NTT, Patris Lali Wolo (PLW) mendesak Pemprov NTT segera melakukan breakdown terhadap alokasi dana tanggap darurat pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sekitar Rp 810 M. Menurut salah satu politisi masa depan PDIP NTT itu, dana tanggap darurat tersebut harus segera di-breakdown dalam kegiatan-kegiatan secara transparan agar segera dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. (SF/FNI/TIM)

0 0 votes
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

DEKRANASDA NTT LAUNCHING “HAYDRINK” LIBATKAN MAHASISWA FARMASI

Jum, 24 Sep 2021 08:16:15am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Dewan Kerajinan Nasional Daerah ( Dekranasda) Provinsi NTT berkolanborasi  dengan Dapur Kelor Indonesia...

GUBENRNUR NTT : PARA ARSITEK ADALAH MANUSIA IMAJINATIF

Kam, 23 Sep 2021 11:43:45am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) beraudiens dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)  NTT di ruang...

Kemendagri Revisi Peraturan Tentang Pengelolaan Aset Desa

Kam, 23 Sep 2021 05:49:19am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, BOGOR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian dan  Lembaga terkait menyelenggarakan  “Workshop...

MENGGUGAT HARAPAN KAUM PAPA DI MUSIM PANDEMI

Jum, 17 Sep 2021 09:57:32am

Wajah-wajah diam  berbalut masker berdiri di pintu rumah tak beratap sambil memandang kosong jauh mengambang. Tatapan mata mereka tampak layu tak...

Anggota DPRD Kota Kupang Tanggapi Serius Jalan Rusak di Oebufu

Jum, 17 Sep 2021 03:26:11am

KOTA KUPANG, NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Adrianus Tali,  meminta kepada Pemerintah Kota...

Jalan Ambruk, Warga Minta Pemkot Kupang Sikapi Serius

Rab, 15 Sep 2021 03:49:28am

KOTA KUPANG. NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM  – Jalan Taebenu yang berlokasi di RT 04, RW 01, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, longsor...

Percepatan Vaksinasi Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Sel, 14 Sep 2021 01:31:15am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, percepatan vaksinasi bagi masyarakat...

Wagub NTT Kukuhkan Satgas SPIP Terintegrasi

Sab, 11 Sep 2021 12:10:51am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, Kupang - Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Adreanus Nae Soi, MM, mengukuhkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah...

Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Wajo

Kam, 9 Sep 2021 10:31:02am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi...

SSV Salurkan Bantuan Sosial Bagi 27 Siswa di Oe Ekam TTS

Rab, 8 Sep 2021 07:53:47am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG – Serikat Sosial Vinsensius (SSV) Dewan Wilayah Wilayah (DEWIL) Timor dan Alor, salurkan Bantuan Sembako  dan...

MASTER IKLAN PEMPTOV NTT 17 AGUSTUS

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake
Iklan Ucapan Natal Dinas PUPR Prov NTT 2020

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas