23 November 2020
News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
FOTO BERITA NEWSASPIRASI

KUPANG, NEWSASPIRASIRAKYAT.COM

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) NTT mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar segera mencairkan dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 hasil refocussing dan realokasi APBD NTT Tahun 2020 sekitar Rp 810 Milyar.

Demikian dikatakan dua orang Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi (dari Fraksi PKB) dan Ince Sayuna (dari Fraksi Golkar) kepada wartawan secara terpisah di Gedung DPRD NTT, Kamis (4/6/20). Menurut Ladi dan Sayuna, dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sekitar Rp 810 Milyar tersebut merupakan dana tanggap darurat (bencana, red) yang kewenangan penggunaannya ada pada Gubernur NTT.

“Saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Dana itu merupakan dana tanggap darurat jadi harus segera didistribusikan. Karena itu kami mendesak agar Pemprov NTT segera melakukan pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak (sekitar Rp 105 Milyar, red) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 (sekitar Rp 605 Milyar, red). Karena kalau didistribusikan usai pandemi Covid-19, itu bukan lagi tanggap darurat,” ujar Aloysius Malo Ladi.

Politisi PKB dari Dapil Sumba Raya ini meminta Pemprov NTT bergerak cepat sebelum berakhirnya masa karantina dan pemberlakuan New Normal di seluruh NTT.  “Dana tanggap darurat itu disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat di masa karantina saat ini agar tidak melakukan/mengurangi aktivitas di luar rumah untuk meredam penyebaran Covid-19,” jelas politisi yang akrab disapa Alo Ladi.

Lalu, lanjutnya, apakah jika telah masuk dalam pemberlakuan New Normal, masih dapat dikategorikan sebagai tanggap darurat? “Apakah tepat jika aktivitas masyarakat telah berjalan normal kembali baru bantuan itu didistribusikan? Harus ada pemahaman yang sama dari semua pihak, baik pemerintah, DPRD, dan aparat penegak hukum tentang definisi ‘tanggap darurat’ agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.  Karena itu Dewan minta agar dana tanggap darurat tersebut harus segera dicairkan karena masyarakat sedang sangat membutuhkan di saat ini,” tegas Alo Ladi.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna. Menurut politisi Partai Golkar dari Dapil TTS ini, tidak ada pilihan lain bagi Pemprov NTT untuk segera mendistribusikan bantuan tanggap darurat itul. “Kami minta agar dana tanggap darurat itu segera didistribusikan karena masyarakat NTT sedang membutuhkan di masa karantina saat ini. Catatan kita kepada pemerintah adalah dana-dana ini harus tepat sasaran dan harus dioptimalkan sebelum berakhirnya masa karantina Covid-19,” tandas politisi senior di Partai Golkar NTT ini.

Menurut Sayuna, masa karantina akan berakhir pada 15 Mei 2020 ini namun bantuan tanggap darurat belum didistribusikan dengan alasan belum ada data penerima. “Kalau harus menunggu data dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, lalu sampai kapan bantuan tanggap darurat itu dapat didistribusikan? Karena itu kami minta Pemprov NTT untuk pro-aktif atau ‘jemput bola’ untuk mendapat data yang valid, jangan menunggu?” kritiknya.

Untuk mendapatkan data, lanjut Sayuna, Dewan juga meminta Pemprov NTT untuk melibatkan lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat, pengusaha, asosiasi buruh, dan lembaga pendidikan tinggi karena dana Covid-19 juga diperuntukan bagi mahasiswa/i. “Jadi tidak hanya tunggu data dari pemerintah kabupaten/kota, tetapi harus pro-aktif sosialisasi secara masif dan terus-menerus ke masyarakat sehingga orang tahu jalurnya pemanfaatan dana itu.  Dengan begitu, dana tersebut dapat disalurkan dan dibagikan kepada masyarakat dalam masa pandemi ini,” tutur politisi Golkar dari Dapil TTS.

Menurut Sayuna, sesuai informasi yang disampaikan ke DPRD NTT, saat ini Pemprov NTT sedang melakukan klarifikasi data, calon penerima dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Rp 105 Milyar yang dikelola Dinas Sosial dan dana Pemberdayaan Masyarakat Rp 605 Milyar yang dikelola Badan Keuangan Daerah. “Kesulitan mereka saat ini adalah soal klarifikasi data, untuk sinkronkan data antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov. Namun kami minta masalah data itu tidak menjadi hambatan realisasi dana Covid-19,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Sayuna, seharusnya Pemprov NTT mempublikasikan alokasi dana Covid-19 sekitar Rp 810 Milyar itu secara transparan. “Di sebelah (Pemerintah, red)  masih berusaha pembenahan internal. Kami minta media pantau, supaya nanti ketika kita anggap penting kita panggil mereka,” katanya. 

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, anggota DPRD NTT, Patris Lali Wolo (PLW) mendesak Pemprov NTT segera melakukan breakdown terhadap alokasi dana tanggap darurat pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sekitar Rp 810 M. Menurut salah satu politisi masa depan PDIP NTT itu, dana tanggap darurat tersebut harus segera di-breakdown dalam kegiatan-kegiatan secara transparan agar segera dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. (SF/FNI/TIM)

0 0 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

KADIS PUPR PROV NTT , MAKSI NENABU : JALAN RUSAK DI KM 22 JURUSAN KUPANG BAUN SEGERA DIPERBAIKI

Ming, 22 Nov 2020 11:38:35pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG – Ruas Jalan Provinsi Jurusan Kupang-Baun, tepatnya di Kilometer 22 desa Marena, dikeluhkan masyarakat setempat...

Tuntutan JPU Tidak Sesuai Fakta Sidang dan Dinilai Gagal Menegakan Keadilan

Kam, 19 Nov 2020 11:46:56pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Sulayman (YS) dalam pledoi (nota pembelaannya, red) menilai Tuntutan Jaksa...

Sidang Tipikor : Jaksa Tuntut Stefanus 18,5 Tahun Penjara Karena Perkenalkan Debitur ke Bank

Sel, 17 Nov 2020 04:09:53pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Karena menjual asetnya kepada 5 orang calon debitur Bank NTT dan memperkenalkannya kepada pihak Bank NTT, Jaksa...

PASIEN COVID-19 YANG SEMBUH KESULITAN HIDUP NORMAL

Sen, 16 Nov 2020 11:31:26pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM JAKARTA – Dilansir dari CNN Indonesia bahwa  studi terbaru menunjukkan pasien yang telah sembuh...

2 PENGENDARA MOTOR HADANG SEORANG IBU DENGAN PISAU DI SIMPANG JALAN INA BOI

Ming, 15 Nov 2020 12:36:03pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG – Warga Kota Kupang diminta berhati-hati jika melewati simpang jalan raya seputaran Gedung Ina Boi Kota Baru....

STATUS COLLECT 2, KREDIT CV MM LINEN BELUM MACET

Ming, 15 Nov 2020 11:02:48am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG -  Status kredit Direktur CV MM Linen, Yohanes Sulayman (YS) dengan nilai sekitar Rp 44 Milyar belum dapat...

JPU Tuntut 26,5 Tahun Penjara : PH YS katakan Sangat Fantastis Karena Tidak Ada Hal Yang Meringankan Terdakwa

Jum, 13 Nov 2020 04:41:06am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Perkara Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank NTT dengan terdakwa Yohanes Sulayman...

Sidang Lapangan Pemeriksaan Barang Bukti : Dugaan Korupsi Kredit Macer di Bank NTT

Sel, 10 Nov 2020 11:23:31pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT menyita 14 bidang tanah milik terdakwa Stefanus Sulayman (SS) dan 1 unit Ruko di...

KELUARGA KORBAN HARAP HAKIM JATUHKAN VONIS YANG SEADIL ADILNYA ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA NIKSON LENDE

Sen, 9 Nov 2020 09:57:35am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM SUMBA BARAT DAYA – Mengamati dan mencermati persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nikson Lende (korban...

Ahli Perbankan : Pihak Ketiga Tak Bisa Dipidana Karena Kredit Macet Debitur Bank

Sen, 9 Nov 2020 06:09:09am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Pihak ketiga/keluarga/pihak lain, baik rekan bisnis maupun pihak keluarga tidak dapat dimintai...

Video Terbaru

bannerrwr

Berita Terbaru

bannerrwr

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

Berita sosmed 2

Jum, 15 Nov 2019 02:18:45am

Berita medsos

Jum, 15 Nov 2019 02:16:13am
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas