News Aspirasi Rakyat - Faktual, Investigatif, Berimbang
6 Nov 2020

AHLI PIDANA : KREDIT MACET BANK NTT TIDAK BISA DIPIDANA

Admin - Dilihat 109 kali
saksi ahli-2 NAR

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM

KUPANG –  Kasus Kredit macet di Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT alias Bank NTT yang melibatkan terdakwa Yohanes Sulayman  dan Stefanus Sulayman  merupakan masalah perdata sehingga tidak dapat dipidana (dengan Undang-Undang Perbankan, red), apalagi diproses dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Demikian keterangan dari saksi Ahli Hukum Pidana Korupsi Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum terdakwa Yohanes Sulayman  dan Stefanus Sulayman, dalam sidang Keterangan Saksi Ahli yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, SH, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, SH, MH dan Ari Prabowo, SH di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (5/11/20). 

“Kalau permohonan kredit diajukan sesuai SOP, agunan ada dan dinilai dengan benar, kredit dicairkan, tapi kemudian macet. Itu tidak bisa diproses pidana. Kalau saya sepanjang sejak awal tidak ada unsur kesengajaan/niat (fraud/kecurangan perbankan, red) untuk memperkaya diri yang melawan hukum dan merugikan negara tidak bisa dipidana,” ujarnya.

Dalam sidang yang berlangsung sejak Pukul 10.00 (Jam 10 pagi) hingga Pukul 21.00 (Jam 9 malam) tersebut menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni Ahli Hukum Pidana Korupsi, Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum dan Ahli Hukum Perbankan Dr. Prawita Thalib, SH, MH dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.  Sedangkan Yohanes Sulayman  dan Stefanus Suleman dihadirkan secara online dari Rutan Kupang.

Dalam keterangannya, Saksi Ahli Hukum Pidana Korupsi, Dr. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum berulangkali menegaskan bahwa perikatan/perjanjian kredit antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) merupakan perbuatan keperdataan, sehingga apabila terjadi wanprestasi (ingkar yang dilakukan oleh salah satu pihak, red) maka penyelesaiannya harus ditempuh dengan upaya hukum keperdataan (sesuai perjanjian/perikatan/kontrak) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.  

“Jika proses kredit, sejak permohonan kredit, pengajuan agunan, analisis kredit, hinggga pencairan kredit dilakukan secara benar sesuai SOP (Standar Operasi dan Prosedur, red) dan kemudian hari kredit tersebut macet maka pihak-pihak yang terkait tidak bisa dipidana. Penyelesaiannya tetap dilakukan secara perdata, yakni melelang jaminan/agunan yang sebelumnya telah diikat hak tanggungannya secara sempurna,” jelasnya menjawab pertanyaan Tim Kuasa Hukum Yohanes Sulayman dan Stefanus Sulayman,  dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates (Amos H.Z Taka, SH, MH, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA, Nurmawan Wahyudi, SH, MH).

Proses pidana terhadap kredit macet, lanjut Bambang, dapat dilakukan bila sejak awal perbuatan perdata tersebut telah ada niat/keinginan buruk yang melawan hukum oleh pihak-pihak yang melakukan perikatan/perjanjian). “Contohnya, saya mengkoordinir pengajuan kredit untuk 50 orang, tapi sejak awal saya sudah bilang bahwa nanti kamu dapat sekian, saya dapat sekian. Itu sudah ada niat. Lalu saat kredit cair saya hanya memberikan sebagian dananya. Lalu kreditnya macet. Kalau seperti itu, sudah ada niat jahat/buruk sejak awal yang melawan hukum sehingga itu bisa dipidana,” paparnya.

Namun, jelas Bambang, jika sejak permohonan, pengajuan agunan, analisis kredit hingga pencairan dana tidak ada unsur kesengajaan yang melawan hukum, maka tidak bisa dipidana (pidana perbankan, red).  “Sepanjang proses kredit itu sejak tidak ada niat buruk/jahat yang melawan hukum, maka itu tidak bisa dipidana,” tegasnya menjawab pertanyaan Tim Pengacara.

Saat ditanya Tim Pengacara, apakah kredit macet dapat diproses sebagai Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara? Bambang mengatakan, kredit macet tidak bisa proses sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

“Tadi saya sampaikan bahwa keuangan negara itu ada dua, yaitu keuangan negara yang tidak dipisahkan seperti APBN/APBD dan keuangan negara yang dipisahkan seperti pada BUMN/BUMND.  Ini harus dibedakan, kalau pada APBN/APBD bisa langsung dikategorikan kerugian negara. Tapi pada keuangan negara yang dipisahkan seperti pada BUMN/BUMD tidak bisa serta merta dikategorikan sebagai kerugian negara,” tandasnya.

Menurutnya, ada perbedaan dalam menilai apakah terjadi suatu kerugian negara dalam lembaga/instansi pemerintah (APBN/APBD) dan BUMN/BUMN.  “Dalam pengelolaan keuangan negara yang tidak dipisahkan (APBN/APBD), kerugian yang dialami bisa langsung dikategorikan sebagai kerugian negara. Tapi pada pengelolaan keuangan negara pada BUMN/BUMD tidak serta merta bisa dikategorikan kerugian negara,” ungkap Bambang.

Bambang memaparkan, dalam BUMN/BUMD, negara melakukan penyertaan modal (investasi, red) dalam bentuk saham (minimal 51%, red) dan negara/daerah mendapatkan deviden (pembagian hasil usaha dari  penyertaan modal, red). “Sehingga jika terjadi masalah, belum tentu serta merta menurunkan saham yang diinvestasikan oleh negara/daerah dalam BUMN/BUMD tersebut,” ujarnya.

Kalau kredit macet, jelasnya, bisa saja menurunkan keuntungan BUMN/BUMD dan menurunkan besaran deviden yang dibagikan kepada pemegang saham, tetapi uang negara yang telah diinvestasikan dalam bentuk saham pada BUMN/BUMD tersebut nilainya tetap atau tidak berkurang nilainya. “Kalau sahamnya 51 % yah tetap 51%.  Tidak pernah ada direksi BUMN yang dipidana kalau merugi.  Menurut saya, sepanjang dilakukan berdasarkan aturan pengelolaan (tidak melawan hukum) tidak bisa dipidana,” tegasnya.

Seperti diberitakan berbagai media sebelumnya, Yohanes Sulayman dan Stefanus Sulayman ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT bersama beberapa tersangka lainnya dalam kasus kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya total kredit sekitar Rp 130 Milyar.

Berdasarkan fakta persidangan, Yohanes Sulayman  adalah salah satu debitur Bank NTT yang kreditnya dalam retrukturisasi/penjadwalan ulang kredit.  Sedangkan Stefanus Sulaiman adalah seorang pelaku jual beli aset yang tidak terlibat dalam kredit macet saudaranya, Yohanes Sulaiman. Namun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yohanes Sulayman  dan Stefanus Sulayman didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan 3 serta Pasal 18 UU Tipikor, dan Pasal 55 KUHP. (NAR/Tim)

5 1 vote
Article Rating

Baja Juga

Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

News Feed

DIT PMMB DAN TAMAN BUDAYA NTT GAET KAUM MILENIAL IKUT WORSHOP PERFILMAN

Sab, 9 Okt 2021 11:22:38am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru (Dit.PMMB) Kementerian Pendidikan kebudayaan, Riset dan Teknologi...

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Berikan Apresiasi Kepada Kepala BKD

Sen, 4 Okt 2021 09:45:20pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyampaikan apresiasi Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)...

Presiden Joko Widodo Resmikan Terminal Baru Bandara Mopah di Merauke

Ming, 3 Okt 2021 07:59:32am

MERAUKE. NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM - Presiden Joko Widodo meresmikan terminal baru Bandara Mopah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, pada Minggu, 3...

Langkah Nyata TPKAD dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah

Rab, 29 Sep 2021 10:51:42am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder berperan...

Polri Soal Waspada Gangguan Kamtibmas Akhir Tahun : Kedepankan Preemtif, Preventif dan Represif

Sen, 27 Sep 2021 11:57:06pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, JAKARTA – Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta aparat Kepolisian dan...

Wagub JNS : NTT Bangga Atas Prestasi Raju Sena Seran

Sab, 25 Sep 2021 05:31:25pm

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) menerima Raju Sena Seran, Atlet Peraih Medali Perak dan Perunggu PON XX...

DEKRANASDA NTT LAUNCHING “HAYDRINK” LIBATKAN MAHASISWA FARMASI

Jum, 24 Sep 2021 08:16:15am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Dewan Kerajinan Nasional Daerah ( Dekranasda) Provinsi NTT berkolanborasi  dengan Dapur Kelor Indonesia...

GUBENRNUR NTT : PARA ARSITEK ADALAH MANUSIA IMAJINATIF

Kam, 23 Sep 2021 11:43:45am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, KUPANG - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) beraudiens dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)  NTT di ruang...

Kemendagri Revisi Peraturan Tentang Pengelolaan Aset Desa

Kam, 23 Sep 2021 05:49:19am

NEWS ASPIRASI RAKYAT.COM, BOGOR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian dan  Lembaga terkait menyelenggarakan  “Workshop...

MENGGUGAT HARAPAN KAUM PAPA DI MUSIM PANDEMI

Jum, 17 Sep 2021 09:57:32am

Wajah-wajah diam  berbalut masker berdiri di pintu rumah tak beratap sambil memandang kosong jauh mengambang. Tatapan mata mereka tampak layu tak...

MASTER IKLAN PEMPTOV NTT 17 AGUSTUS

Video Terbaru

iklan-bupati-ende-yg-di-pake
Iklan Ucapan Natal Dinas PUPR Prov NTT 2020

Berita Terbaru

Pendidikan Terbaru

Pendidikan Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Lewat ke baris perkakas